BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) masih menyisakan pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya diuntungkan? Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung mengadakan diskusi bertajuk “Dampak Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap Masyarakat Lokal” di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Senin (3/2/2025).
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang mencakup pameran foto, nonton bareng, dan konferensi pers.
Diskusi ini mengangkat persoalan utama dalam pembangunan PSN, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi proyek.
Hal ini sering kali memicu konflik agraria serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya justru kerap dikriminalisasi dengan tuduhan menghambat pembangunan.
Kasus seperti ini bukanlah hal baru, terutama dalam proyek-proyek besar yang berkaitan dengan industri energi.
Kolaborasi antara AJI Indonesia dan Tempo Witness telah melahirkan 90 jurnalis rakyat di tiga wilayah advokasi Konsorsium PSN.
Di Jawa Barat, terdapat 30 jurnalis rakyat yang tersebar di Sukabumi, Cirebon, dan Indramayu. Mereka berperan dalam mendokumentasikan dampak sosial pembangunan, terutama dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang beroperasi di daerah mereka.
Keberadaan jurnalis rakyat menjadi penting dalam menyuarakan permasalahan yang sering kali tidak terangkat oleh media arus utama.
Dalam diskusi ini, sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang turut hadir, termasuk perwakilan dari organisasi lingkungan, jurnalis investigatif, serta akademisi yang mendalami isu pembangunan dan HAM.
Mereka membahas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, mulai dari dampak ekologis hingga tekanan hukum yang dialami oleh warga yang menolak proyek PSN.
Isu lingkungan menjadi perhatian utama, mengingat banyaknya laporan terkait pencemaran yang ditimbulkan oleh PLTU.
Dalam sesi konferensi pers, Heri Pramono dari LBH Kota Bandung menyampaikan tanggapannya terhadap acara tersebut.
“Kami sangat mendukung kegiatan teman-teman di acara seperti ini, dan masih sejalan dengan kerja kami di LBH Bandung serta bekerja sama dengan WALHI Kota Bandung. Ini juga menjadi ajang untuk menyiarkan kepada masyarakat tentang risiko dan dampak yang terjadi dari PLTU di Jawa Barat,” ujarnya.
“Yang kami highlight dari ini adalah dampak lingkungan yang semakin buruk dan dampak ke masyarakat secara ekonomi dan ekologi,” tambahnya.
Dia juga menjelaskan tentang salah satu solusi yang dapat di tempuh adalah mempensiunkan PLTU yang sudah ada karena melihat Indonesia saat Perjanjian Paris 2015 silam.
BACA JUGA: Kronologi Ketegangan Warga-Polisi di PSN PIK 2, Dipicu Insiden Anak SD Terlindas Truk
“Kalau yang kita lihat sampai saat ini, itu yang bisa dilakukan karena Perjanjian Paris telah menetapkan bahwa Indonesia akan meninggalkan energi kotor,” ujarnya.
AJI Kota Bandung berharap diskusi ini dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak pembangunan PSN dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal.
Melalui pameran foto dan laporan dari jurnalis rakyat, publik dapat melihat langsung kondisi di lapangan yang sering kali luput dari perhatian media arus utama.
Pemerintah diharapkan mengambil langkah konkret untuk menjamin hak-hak masyarakat yang terdampak dan menempatkan mereka sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek proyek.
Pada akhirnya, pertanyaan tetap menggantung: dalam pembangunan PSN ini, siapa yang benar-benar mendapat untung?
(Magang UIN SGD/Martin Alghiffary-Aak)
