JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto yang menyebut, kepala negara ingin merebut kursi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP
Jokowi merasa heran terkait pernyataan itu. Ia lalu menanyakan, kabar dirinya yang dirumorkan bakal merapat ke Golkar dari PDIP.
“Bukan Golkar?” tanya Jokowi sembari tertawa saat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
BACA JUGA: Saksi Sidang PHPU, Hasto Tegaskan Megawati Siap Hadir di MK
Ia lantas menegaskan, tidak ada tudingan itu. Bahkan, Jokowi merasa heran lantaran kerap dituding akan merebut kursi Megawati di PDIP.
“Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semuanya? Jangan, jangan seperti itu,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, terkait pernyataan Hasto yang dilontarkan beberapa hari lalu. Ia meminta, tidak ada tuding-tundingan seperti ini.
“Jangan seperti itu,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebut, Presiden Jokowi sempat menunjuk menteri untuk merayu Megawati turun sebagai pimpinan di PDIP. Rayuan itu bertujuan untuk menjajaki kursi Ketua Umum PDIP.
Pernyataan diungkapkan acara Bedah Buku “NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Hasto mengklaim, perintah Jokowi ke menteri untuk merayu Megawati terjadi jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. Menteri yang ditugasi oleh Jokowi, katanya, seorang menteri yang power full, untuk bertemu Pakar Otonomi daerah Ryaas Rasyid. Kemudian lanjutnya, Ryaas Rasyid ditugasi oleh Jokowi untuk merayu Megawati agar menyerahkan jabatannya kepada Jokowi
“Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya nggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi,” kata Hasto.
“Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi,” sambungnya.
Ia menilai, hal itu dilakukan oleh Jokowi untuk mendapatkan kendaraan politik pasca habis menjabat sebagai Presiden RI.
“Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” tutur Hasto.
Hasto juga berujar, Golkar kini sedang diupayakan Jokowi menjadi kendaraan politik saat ini. Menurutnya, Golkar dan PDIP akan menjadi ranah penguasaan Jokowi.
“Kemudian kendaraan politik juga adalah Golkar. Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional. Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDIP,” jelas Hasto.
Menurutnya, langkah tersebut harus diwaspadai lantaran terjadi dibarengi dengan kecurangan dalam sejumlah pemilu.
“Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 71, yang menurut saya 71 saja nggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama,” pungkasnya.
(Saepul/Usk)
