BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah strategis menghadapi krisis kesehatan mental pelajar yang dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial dan masa depan generasi muda. Upaya ini menjadi tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menekankan pentingnya membangun ketahanan mental anak sejak usia dini sebagai fondasi stabilitas sosial jangka panjang.
Langkah tersebut diarahkan khusus pada jenjang TK, SD, hingga SMP, yang dinilai sebagai fase paling krusial dalam pembentukan karakter, pola pikir, dan daya tahan psikologis anak terhadap tekanan sosial, kekerasan, perundungan, hingga pengaruh negatif lingkungan.
Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menegaskan bahwa penguatan kesehatan mental pelajar sejatinya telah dimulai sejak 2025 melalui berbagai program strategis, termasuk program penguatan karakter berbasis bela negara yang melibatkan unsur TNI dan Polri.
“Program ini dirancang untuk membangun pola pikir positif, menanamkan kemandirian, tanggung jawab, serta ketahanan mental anak-anak agar tidak mudah terprovokasi, terintimidasi, atau terseret pengaruh negatif. Tahun lalu kami fokuskan pada siswa kelas 9 SMP karena mereka berada di fase paling rentan secara psikologis,” ujar Asep dikutip dari laman resmi pemkot Bandung, Sabtu (7/2/2026).
Dalam perspektif keamanan sosial, pendekatan ini tidak lagi sekadar pendidikan karakter, tetapi menjadi bagian dari strategi pencegahan dini terhadap potensi krisis sosial generasi muda, seperti kekerasan pelajar, konflik horizontal di sekolah, kenakalan remaja, hingga risiko radikalisasi dan penyimpangan perilaku.
Baca Juga:
Bagaimana Nasib Kebun Binatang? Ini Sikap Pemkot Bandung
Untuk memperkuat sistem pertahanan sosial tersebut, Disdik membangun kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Sosial (Dinsos). Kolaborasi ini membentuk pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan intervensi sosial.
“Persoalan kesehatan mental anak tidak bisa ditangani secara sektoral. Ini menyentuh banyak dimensi: pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, hingga stabilitas sosial. Kalau tidak ditangani bersama, dampaknya bisa meluas ke masyarakat,” tegas Asep.
Dalam waktu dekat, Disdik akan mengumpulkan seluruh guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kota Bandung untuk penguatan kapasitas, sekaligus menggandeng Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) guna melakukan pelatihan dan pemetaan kompetensi guru BK.
Langkah ini ditujukan agar sekolah memiliki sistem deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa, potensi gangguan mental, serta risiko sosial yang bisa berkembang menjadi masalah serius.
“Guru BK harus mampu membaca tanda-tanda awal perubahan psikologis anak. Usia SMP adalah fase rawan. Salah arah penanganan bisa berdampak panjang terhadap masa depan mereka,” ujarnya.
Selain itu, Disdik juga menyiapkan mekanisme asesmen psikologis bagi siswa yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental. Hasil asesmen menjadi dasar penanganan lanjutan, mulai dari pendampingan intensif di sekolah hingga rujukan ke layanan kesehatan atau pendidikan khusus.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa sekolah kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang akademik, tetapi sebagai benteng perlindungan sosial bagi anak-anak dari ancaman psikologis, tekanan sosial, dan krisis karakter.
Kolaborasi dengan Dinkes juga diperluas hingga tingkat kewilayahan melalui puskesmas, sehingga penanganan dilakukan secara berlapis: dari sekolah, keluarga, hingga layanan kesehatan.
“Sekolah harus menjadi ruang aman. Tempat anak-anak tumbuh bukan hanya secara intelektual, tapi juga mental dan emosional. Jika ini gagal, yang terancam bukan hanya individu, tapi masa depan sosial kota ini,” pungkas Asep.
