BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, bahwa cucunya turut menjadi korban keracunan program makan bergizi gratis (MBG).
Kejadian itu dialami saat cucunya mengikuti program MBG di sekolahnya yang berada di Yogyakarta.
Hal ini disampaikan Mahfud melalui video berjudul “Bereskan Tata Kelola MBG” yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Rabu (1/10/2025).
“Cucu saya juga keracunan. Ya, MBG di Yogyakarta,” kata Mahfud dalam video tersebut.
Mahfud menjelaskan, ada dua cucunya yang ikut menjadi korban. Keduanya mengalami keracunan setelah menyantap makan siang gratis yang disediakan sekolah.
Menurutnya, dalam satu kelas terdapat delapan siswa yang muntah-muntah seusai mengonsumsi makanan dari program MBG. Salah satunya adalah cucu Mahfud.
“Cucu ponakan ya. Saya punya ponakan, ponakan saya tuh punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah,” jelas Mahfud.
Salah satu cucunya bahkan harus dirawat di rumah sakit hingga empat hari, sementara cucu lainnya hanya mengalami muntah-muntah dan diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik.
“Yang satu boleh pulang setelah sehari, tetapi yang satu lagi sampai empat hari dirawat di rumah sakit. Mereka bersaudara, beda kelas, tetapi di sekolah yang sama,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut kasus keracunan MBG hanya 0,0017% dari total 30 juta porsi makan bergizi yang sudah disalurkan.
Mahfud menegaskan, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang angka statistik semata.
“Betul itu hanya 0,0017%, kata presiden, kecil sekali memang. Tetapi, kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu saja tidak sampai 0,001%, orang ribut. Karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan,” ujarnya.
Menurut Mahfud, keracunan MBG harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak di sekolah.
“Ini bukan persoalan angka. Ini harus diteliti lagi apa masalahnya,” tegas Mahfud MD.
Mahfud mengaku masih bisa memahami akan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) di berbagai daerah akibat mengonsumsi MBG. Walaupun demikian, Mahfud tetap mendesak untuk dilakukan pembenahan ketika terjadi kesalahan-kesalahan.
“Perlu diperbaiki, mendesak, sangat perlu mendesak diperbaiki, sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa, pemerintah daerah tidak tahu karena tidak dilibatkan, tapi begitu ada masalah keracunan mereka yang turun,” kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mempertanyakan dasar hukum dalam pelaksanaan MBG. Mahfud mempertanyakan apakah program tersebut berjalan dengan dasar Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah atau Undang-undang.
Baca Juga:
5.626 Siswa Keracunan MBG Sepanjang 2025, Ini Hasil Investigasi BGN
Dia menyebut publik selama ini hanya mengetahui MBG dari pemberitaan media saat paparan rapat kabinet dan APBN.
“Tata kelolanya kan minimal asas kepastian hukumnya harus sudah jelas, siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab ini siapa, kepada siapa, dari siapa kepada siapa, kita kan tidak tahu, sekolah tidak tahu,” ujar Mahfud.
Bagi Mahfud, tidak adanya dasar hukum membuat tidak ada kepastian hukum maupun ukuran-ukuran yang bisa jadi parameter baik-buruk program. Soal anggaran besar, secara konstitusi memang pada akhirnya ada di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
(Anisa Kholifatul Jannah)
