Disebut Cacat Prosedur, IDI Gugat UU Kesehatan ke MK

Penulis: Anisa

Disebut Cacat Prosedur, IDI Gugat UU Kesehatan ke MK-13-7-2023
Ilus(Walpaper flare)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG,TM.ID: Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yaitu Dr.dr. Adib Khumadi memastikan jika pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut terkait dengan Undang-Undang Kesehatan yang telah resmi disahkan DPR-RI pada Selasa, (11/7/2023).

Menurutnya, UU Kesehatan memiliki cacat prosedur. Hal tersebut karena UU tersebut disahkan dalam waktu 5 bulan dan diawal oleh RUU siluman yang salinan aslinya tidak pernah diterima IDI dan organisasi lainnya.

IDI Gugat UU Kesehatan

“Kami bersama 4 organisasi profesi lainnya. Akan menyiapkan upaya hukum, sebagai bagian tugas kami sebagai masyarakat yang taat hukum, untuk mengajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” ujar Dr. Adib, melansir Suara.

Temuan cacat prosedur tersebut didapati IDI berdasarkan dengan kajian terkait dengan proses pembuatan UU kesehatan, sejak naskah draft UU siluman pada September 2022, lalu draft tersebut tiba-tiba berubah di badan legislatif.

BACA JUGA: RUU Kesehatan: Indonesia Bakal Banjir Nakes Asing

“Artinya di dalam pemenuhan undang-undangan ini tidak ada transparansi. Kedua UU ini belum menunjukan partisipasi bermakna, kalau dikatakan ada komunikasi itu sifatnya hanya sosialisasi atau pemberitahuan,” lanjut Adib.

Harusnya UU tersebut ada masukan dari publik atau organisasi profesi kesehatan seperti IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang nantinya bisa menjadi usulan  yang dituangkan dalam pasal.

Dia juga mengkritisi isi undang-undang, meskipun ada beberapa draft yang rilis dan beredar ke publik. Tapi hal tersebut belum memenuhi kepentingan kesehatan masyarakat saat ini. Termasuk pembelanjaan atau pengeluaran negara terkait kesehatan.

Kata Dr. Adib, dibanding UU Kesehatan yang baru diresmikan, justru UU Kesehatan 36 tahun 2009 lebih baik. Hal ini karena dalam UU Kesehatan 2023 yang baru, tidak ada alokasi, persentase, pemanfaatan dan sumber pendanaan kesehatan dari pemerintah alias hilang.

“Karena UU Kesehatan 36 tahun 2009 malah menyebutkan 2/3 dari anggaran itu untuk pelayanan publik, dan ini tidak ada. Hanya menyebutkan sumber, agak berbeda hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber lain yang sah menurut perundang-undangan,” Ujar Dr. Adib.

Dia juga sangat menyayangkan pemerintah yang saat ini sedang berkonsentrasi dengan transformasi sistem kesehatan. Tapi pemerintah tidak menjelaskan secara rinci terkait denagn komitmen pembiayaan kesehatan berapa persen dan untuk apa dari anggaran APBN maupun APBD.

Sementara itu Kementerian Kesehatan dan DPR-RI selasa, 11/7/2023 baru mengesahkan UU Kesehatan yang  sebelumnya mendapat kecaman dan penolakan dari berbagai pihak. Artinya UU ini menggantikan UU Kesehatan 36 tahun 2009 yang sebelumnya berlaku.

(Kaje/Aak)

 

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Screenshot_20250626_235541_WhatsApp
Resmi Digelar, Festival Permainan Rakyat Jawa Barat Berlangsung Meriah
Fetty Anggrainidini
Fetty Anggrainidini: Tata Kelola Anggaran Daerah Harus Transparan dan Berpihak pada Kepentingan Publik
Pajak Toko Online
Pemerintah Susun Aturan Baru, Toko Online di Shopee hingga Tokopedia akan Kena Pajak
Ketua RT melakukan pencabulan
Ngeri! Ketua RT di Tasikmalaya Cabuli Anak di Bawah Umur
mitsubishi xpander ultimate 2025
Mitsubishi Xpander Ultimate 2025 Meluncur, Adopsi Fitur Keselamatan Baru!
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Telkom University Gelar Pelatihan Literasi Digital dan Etika AI bagi Remaja Kelurahan Tamansari Bandung

3

Dilema Bandara, Kemenhub Kaji Reaktivasi Husein, Bandung Desak Akses Udara Dipulihkan

4

Erwin Gaungkan Perang terhadap Bank Emok: UMKM Harus Naik Kelas, Bukan Terjerat Utang!

5

Setelah Diresmikan Persib, Alfeandra Dewangga Diminta Bobotoh Untuk Hitamkan Rambut
Headline
Manchester City
Link Live Streaming Juventus vs Manchester City Piala Dunia Antarklub 2025 Selain Yalla Shoot
Real Madrid
Link Live Streaming RB Salzburg vs Real Madrid Piala Dunia Antarklub 2025 Selain Yalla Shoot
aturan baru pendakian gunung rinjani
Imbas Kematian Juliana Marins, Pemprov NTB Siapkan Aturan Baru Pendakian Gunung Rinjani
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.