BANDUNG, TEROPONG MEDIA.ID – Sebanyak 262 calon peserta didik tereliminasi dari jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2024 tahap satu, Dari total ini, eliminasi dilakukan dalam dua tahap, sebelum dan sesudah pengumuman kelulusan.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan perlunya evaluasi mendalam atas pelaksanaan PPDB. Dalam waktu dekat, ia akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dari 27 kabupaten dan kota untuk mendiskusikan model PPDB yang ideal.
“Kami akan mengundang semua kota dan kabupaten untuk berdiskusi dan menyusun laporan kepada Kemendikbud tentang pola PPDB yang ideal,” ujar Bey di Bandung, dikutip Jumat (5/7/2024).
Menurut Bey, ketidakpatuhan terhadap aturan kartu keluarga (KK) menjadi alasan utama eliminasi peserta PPDB Jabar 2024.
“Peserta yang dianulir ini karena setelah diverifikasi, KK mereka memang terdaftar di wilayah tertentu, namun kenyataannya tidak tinggal di sana. Seharusnya, KK dan tempat tinggal harus sesuai,” ucap Bey.
BACA JUGA: Siapa Saja yang Bisa Ikut PPDB Jabar 2024 Tahap 2?
Awalnya, lanjut Bey, PPDB bertujuan mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan nonfavorit, menciptakan pemerataan pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan banyak orang tua mencoba memanipulasi agar anak mereka bisa masuk sekolah favorit.
“PPDB bertujuan baik untuk menghilangkan stigma sekolah favorit, tetapi di masyarakat kita, konsep sekolah favorit masih kuat, sehingga pemerataan sulit tercapai,” tambah Bey.
Bey juga menyoroti pentingnya integritas dalam pelaksanaan PPDB.
“Pelaksanaan PPDB harus jujur dan transparan. Tahun ini, mulai dari saya sebagai gubernur hingga operator menandatangani pakta integritas untuk memastikan tidak ada titipan atau sogokan,” tegasnya.
Sementara itu, Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, mengungkapkan, temuan dari verifikasi tahap satu akan dijadikan panduan untuk PPDB tahap dua atau jalur prestasi.
“Panitia sekolah akan melakukan verifikasi mendalam pada data yang masuk untuk memastikan keaslian dan validitasnya,” kata Ade.
Pemprov Jawa Barat terus berupaya memastikan PPDB berjalan sesuai dengan ketentuan dan bertujuan untuk pemerataan pendidikan yang adil, tanpa adanya praktik curang.
(Budis)
