BRIN Desak MK Konsisten Soal Sistem Pemilu

Ilustrasi. (web)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN), Aisah Putri Budiatri meminta, Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten atas putusan judicial review pada 2009 di mana sistem pemilu di Indonesia menggunakan proporsional terbuka.

“MK sendiri saya pikir seharusnya konsisten pada keputusannya sendiri yang menetapkan ‘judicial review’ pada 2009 dan gugatan-gugatan setelahnya bahwa sistem proporsional terbuka sesuai dengan konstitusi,” kata Aisah, Rabu (4/1/2023).

BACA JUGA: DPR: Proporsional Tertutup Hasilkan Oligarki di Partai

Sistem pemilu proporsional tertutup belakangan menjadi perbincangan menjelang kontestasi demokrasi pada 2024.

Pasalnya, dua kader partai politik tengah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sistem proporsional terbuka agar menjadi proporsional tertutup.

Aisah Putri Budiatri meminta agar MK menolak gugatan uji materi tersebut karena perubahan sistem pemilu bisa berdampak pada kericuhan di ruang publik yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Dengan demikian, menurut saya, menolak gagasan kembali ke sistem pemilu tertutup merupakan langkah tepat,” kata dia.

Sebagai informasi, sistem proporsional tertutup, pemilih tidak langsung memilih calon anggota legislatif melainkan partai politik peserta pemilu. Surat suara sistem pemilu proporsional tertutup hanya memuat logo partai politik tanpa rincian nama calon legislatif.

Sementara, calon anggota legislatif ditentukan partai. Oleh partai, nama-nama calon legislatif disusun berdasarkan nomor urut.

Nantinya, calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut dan jika partai mendapatkan dua kursi. Maka, calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2.
Sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan pada Pemilu 1955, Pemilu Orde Baru, dan Pemilu 1999.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak terhadap wacana penerapan sistem proporsional tertutup.

“PSI berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka adalah kemajuan esensial dalam demokrasi kita. Kerugian konstitusional yang dikeluhkan justru lebih besar apabila diterapkan sistem proporsional tertutup,” kata Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo.

(Agung)

 

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
Wisata Iduladha 2024
The Lost World Wisata Asik untuk Liburan Iduladha 2024
pembunuhan vina cirebon
Teka-teki Pertemanan Linda dan Vina di Lingkup Geng XTC
Pj. Bupati Halteng Pecat PTT Lukman Abd Kadir
Diduga Terkait Foto Cabup, Pj. Bupati Halteng Pecat PTT Lukman Abd Kadir
dishub DKI pertalite
Permintaan Pertalite Bakal Meroket di 2025, Subsidi Kendaraan Listrik Tak Efektif?
Tato Devano Danendra
Devano Danendra Jadikan Tato Bentuk Pelarian dari Mental Drop
Berita Lainnya

1

Mahasiswa Minta Menteri PUPR Copot Kepala BPPW Malut, Dorong KPK Turun Tangan

2

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

3

Tagar All Eyes on Rafah Trending, Ini Penyebabnya!

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

Berapa Bayaran Avenged Sevenfold Sekali Manggung?
Headline
Jokowi Takziyah ke Kediaman Almarhumah Syarifah Salma
Jokowi Takziyah ke Kediaman Almarhumah Syarifah Salma
Kings Shopping Center Gelar Donor Darah Gratis
Kings Shopping Center Gelar Donor Darah Gratis dan Rutin Selama 3 Bulan Sekali
Bambang Gatot Ariyono
Mantan Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyanto Jadi Tersangka Kasus Korupsi PT Timah
Istri Habib Luthfi
Istri Habib Luthfi Meninggal Dunia