JAKARTA, TEROPONGEMDIA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi yang digelar pada Senin (19/1/2026).
Informasi penangkapan tersebut dibenarkan langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Ia memastikan salah satu pihak yang diamankan dalam OTT tersebut adalah kepala daerah aktif.
“Salah satunya Wali Kota Madiun,” ujar Budi Prasetyo di Jakarta.
Maidi Dibawa ke Jakarta
Meski membenarkan penangkapan Maidi, KPK belum mengungkap detail perkara yang menjerat orang nomor satu di Kota Madiun tersebut. Budi menyebut, saat ini Maidi telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal di Gedung Merah Putih KPK.
“Yang bersangkutan sudah dibawa ke Jakarta,” kata Budi singkat.
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Maidi dan pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut.
Penangkapan Wali Kota Madiun menambah daftar kepala daerah yang terjerat OTT KPK. Kasus ini kembali menegaskan bahwa praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi perhatian serius lembaga antirasuah.
KPK menegaskan bahwa seluruh konstruksi perkara akan disampaikan secara resmi dalam konferensi pers setelah pemeriksaan awal rampung.
Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2026
Penangkapan Maidi menjadi OTT terbaru KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menggelar OTT pada 9–10 Januari 2026 dan mengamankan delapan orang.
Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkap bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021–2026.
Dari delapan orang yang diamankan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
- Dwi Budi (DWB) – Kepala KPP Madya Jakarta Utara
- Agus Syaifudin (AGS) – Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara
- Askob Bahtiar (ASB) – Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara
- Abdul Kadim Sahbudin (ABD) – Konsultan pajak
- Edy Yulianto (EY) – Staf PT Wanatiara Persada
Rangkaian OTT tersebut menunjukkan bahwa KPK memulai tahun 2026 dengan intensitas penindakan yang tinggi, baik di sektor perpajakan maupun pemerintahan daerah.
(Dist)
