BPJS Ogah Tanggung Korban Kekerasan Seksual, Puan Maharani Turun Tangan

Penulis: Aak

WNI di Jepang Rampok dan Siksa Wanita
Ilustrasi tindak kekerasan seksual (bing)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang enggan memberikan layanan kesehatan bagi korban penganiayaan dan kekerasan seksual, membuat Ketua DPR RI Puan Maharani harus turun tangan.

Padahal, tegas Puan, kehadiran pemerintah sangat penting terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), bahkan sejatinya merupakan tanggung jawab negara.

“Korban kekerasan seksual menjadi tanggung jawab negara, termasuk perlindungan dan pelayanan kesehatan mereka sehingga tidak menambah beban bagi para korban,” tegas Puan, seperti dilansir Parlementaria, Jumat (1/9/2023).

BPJS tetap bersikukuh enggan menjamin layanan kesehatan bagi korban TPKS, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

BACA JUGA: Pencabutan Mandatory Spending tidak Berkaitan dengan Pembiayaan BPJS Kesehatan

Namun anehnya, ketidakpdulian BPJS melayani kesehatan korban TPKS itu justru berpijak pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 52 ayat 1.

Penjaminan terhadap korban TPKS ini dilimpahkan menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalah hal inilah Puan Maharani mendesak adanya kolaborasi antara BPJS dengan LPSK guna memberi perlindungan secara menyeluruh terhadap korban TPKS.

“DPR mendorong kolaborasi aktif antara LPSK dan BPJS untuk memastikan bahwa peralihan tanggung jawab tidak mengorbankan kualitas layanan kesehatan bagi korban. Hal ini perlu dilakukan agar korban tetap mendapatkan perawatan medis yang berkualitas tanpa beban tambahan,” jelas Puan.

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang merupakan inisiatif DPR, Puan menegaskan bahwa DPR akan mengawal setiap pelayanan bagi korban kekerasan seksual agar mendapat perlakuan yang aman dan adil serta mendapatkan perlindungan.

BACA JUGA: Siswa SMK Korban Penyiraman Air Keras, Tak Bisa Diklaim BPJS?

“Melalui evaluasi dan tindakan konkret, kami berkomitmen untuk menjaga integritas UU TPKS dan memberikan perlindungan yang layak bagi korban tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual terutama kaum perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga,” tegas Puan.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Persib Kenalkan Pemain Baru Lewat Cara Klasik
Pilih Langkah Berani, Persib Kenalkan Pemain Baru Lewat Cara Klasik
Royalti
Anji Buka Suara Soal Kisruh Royalti Musisi
hasto suap
Hasto Ngaku Murka saat Tahu Saiful Minta Uang pada Harun hingga Beri Teguran Keras
Empat Hari Penuh Perjuangan, Jenazah Pendaki Brasil Akhirnya Dievakuasi dari Gunung Rinjani
Empat Hari Penuh Perjuangan, Jenazah Pendaki Brasil Akhirnya Dievakuasi dari Gunung Rinjani
Adam Suseno
Inul Daratista Curhat Pilu Dampingi Adam Suseno yang Terluka Parah
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Telkom University Gelar Pelatihan Literasi Digital dan Etika AI bagi Remaja Kelurahan Tamansari Bandung

3

SPMB SD di Bandung Diatur Ketat, Sekolah Pastikan Tidak Ada Biaya Tambahan

4

Gencatan Senjata Trump Tak Terbukti, Rudal Iran Terus Hujani Langit Israel!

5

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital Melalui Program Rekrutmen Mitra Digital
Headline
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
evakuasi wni dari iran
Kemenlu Masih Belum Berhasil Evakuasi Ratusan WNI dari Iran
Farhan Wajibkan ASN Bandung Kerja Penuh dari Kantor
Work From Didieu! Farhan Wajibkan ASN Bandung Kerja Penuh dari Kantor
longsor cisewu garut
Longsor di Cisewu Garut, Satu Keluarga Tewas Tertimbun Tanah

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.