BPJS Ogah Tanggung Korban Kekerasan Seksual, Puan Maharani Turun Tangan

Penulis: Aak

WNI di Jepang Rampok dan Siksa Wanita
Ilustrasi tindak kekerasan seksual (bing)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang enggan memberikan layanan kesehatan bagi korban penganiayaan dan kekerasan seksual, membuat Ketua DPR RI Puan Maharani harus turun tangan.

Padahal, tegas Puan, kehadiran pemerintah sangat penting terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), bahkan sejatinya merupakan tanggung jawab negara.

“Korban kekerasan seksual menjadi tanggung jawab negara, termasuk perlindungan dan pelayanan kesehatan mereka sehingga tidak menambah beban bagi para korban,” tegas Puan, seperti dilansir Parlementaria, Jumat (1/9/2023).

BPJS tetap bersikukuh enggan menjamin layanan kesehatan bagi korban TPKS, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

BACA JUGA: Pencabutan Mandatory Spending tidak Berkaitan dengan Pembiayaan BPJS Kesehatan

Namun anehnya, ketidakpdulian BPJS melayani kesehatan korban TPKS itu justru berpijak pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 52 ayat 1.

Penjaminan terhadap korban TPKS ini dilimpahkan menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalah hal inilah Puan Maharani mendesak adanya kolaborasi antara BPJS dengan LPSK guna memberi perlindungan secara menyeluruh terhadap korban TPKS.

“DPR mendorong kolaborasi aktif antara LPSK dan BPJS untuk memastikan bahwa peralihan tanggung jawab tidak mengorbankan kualitas layanan kesehatan bagi korban. Hal ini perlu dilakukan agar korban tetap mendapatkan perawatan medis yang berkualitas tanpa beban tambahan,” jelas Puan.

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang merupakan inisiatif DPR, Puan menegaskan bahwa DPR akan mengawal setiap pelayanan bagi korban kekerasan seksual agar mendapat perlakuan yang aman dan adil serta mendapatkan perlindungan.

BACA JUGA: Siswa SMK Korban Penyiraman Air Keras, Tak Bisa Diklaim BPJS?

“Melalui evaluasi dan tindakan konkret, kami berkomitmen untuk menjaga integritas UU TPKS dan memberikan perlindungan yang layak bagi korban tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual terutama kaum perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga,” tegas Puan.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Total Denda Persib di Musim Ini Mencapai Lebih Dari 1 Miliyar, Persib Minta Bantuan Bobotoh
Total Denda Persib di Musim Ini Mencapai Lebih Dari 1 Miliyar, Persib Minta Bantuan Bobotoh
Hasil Sidang Komdis PSSI: Persib dan Persija Dihukum Ratusan Juta
Hasil Sidang Komdis PSSI: Persib dan Persija Dihukum Ratusan Juta
Pengemis di Sunan Gunung Jati
Pengemis di Makam Sunan Gunung Jati Marak, DPRD Cirebon Minta Penanganan Lintas Sektor
Giveaway
Nurmad Kena Report Gegara Giveaway Rp 800 Juta, Natizen: 'Crab Mentality'
Polres Garut
Polres Garut Cek Langsung Lumbung Pangan Demi Menjaga Ketahanan Pangan Rakyat
Berita Lainnya

1

Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpas Raih Juara di Ajang Padjadjaran Public Relations Fair (PPRF) 2025

2

Legislator Kritik Keras Penambangan Nikel Raja Ampat Papua Barat Daya, Melanggar Regulasi!

3

Pengabdian Kepada Masyarakat – UNIBI TALK: Storytelling sebagai Cara Membentuk Personal Branding yang Autentik dan Konsisten Melalui Media Sosial Instagram

4

Update Kondisi Gunung Tangkuban Parahu, Tetap Waspada Meski Jumlah Gempa Vulkanik Alami Penurunan

5

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU
Headline
Indonesia vs China
Timnas Indonesia Gilas China 1-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Spanyol
Link Live Streaming Spanyol vs Prancis Semifinal UEFA Nations League 2025 Selain Yalla Shoot
Timnas Indonesia
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs China Kualifikasi Piala Dunia 2026 Selain Yalla Shoot
pencarian korban longsor cirebon dihnetikan sementara
Bahaya Mengintai, Evakuasi Korban Longsor Tambang Cirebon Dihentikan Sementara

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.