JAKARTA,TM.ID: Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita aset-aset milik PT Putra Surya Perkasa Intiutama dan PT Gasindo Marine Indonesia.
“Penyitaan dilakukan dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban PT Putra Surya Perkasa Intiutama terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi, sejumlah Rp80,58 miliar, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%,” kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (6/9/2023).
Untuk aset terkait PT Putra Surya Perkasa Intiutama atau PSPI, yang disita adalah dua bidang tanah atas nama Dwijanto Gondokusumo di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat sesuai sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 951 seluas 375 m2 dan SHM No. 955 seluas 375 m2.
BACA JUGA : Luhut Bongkar 9 Hektare Lahan Sawit Tak Bayar Pajak: Kejar!
Harta kekayaan
Harta kekayaan lainnya terkait PT Gasindo Marine Indonesia yang disita berupa dua bidang tanah di Jl. Gelong Baru Utara II No. 1 (SHGB 4139) dan No. 36A (SHGB 4140), RT 015/RW 007, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat atas nama Sasunto.
Dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban PT Gasindo Marine Indonesia terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuh dilakukan penyitaan, sejumlah Rp45,96 miliar dan US$45,33 juta dan sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%.
“Penyitaan dilakukan oleh Satgas BLBI melalui Jurusita KPKNL Jakarta V Jodik Susanto untuk harta kekayaan lainnya terkait PT Putra Surya Perkasa Intiutama dan Andika R. Ababil untuk harta kekayaan lainnya terkait PT Gasindo Marine Indonesia,” ucap Rionald.
Penjualan lelang
Selanjutnya harta kekayaan lainnya PT Putra Surya Perkasa Intiutama dan PT Gasindo Marine Indonesia yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Kemudian terhadapnya akan dilakukan penjualan lelang atau penyelesaian lainnya.
“Satgas BLBI secara konsisten terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi, melalui serangkaian upaya seperti diantaranya adalah pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan maupun Harta Kekayaan Lain yang dimiliki obligor/debitur,” tegas Rionald.
(Usamah)
