BEKASI, TEROPONGMEDIA.ID — Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setempat baru saja menggelar sosialisasi masif Inpres Nomor 9/2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Acara yang digelar di Hotel Primebiz, Kamis (25/4) ini dihadiri seluruh perangkat desa se-Kabupaten Bekasi.
Gebrakan tersebut digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dalam membangun pundi-pundi ekonomi di level perdesaan.
Target Pemkab Bekasi cukup ambisius, di mana 179 Koperasi Desa Merah Putih harus berdiri sebelum akhir Juni 2025 nanti.
“Kami tak main-main, sudah bagi tugas lintas instansi termasuk DPMD untuk kejar target ini,” tegas Ida Farida, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, seperti dilansir laman Pemkab Bekasi, dikutip Senin (21/4).
Ida menyebut, Desa Lambangsari di Kecamatan Tambun Selatan sudah mempunyai koperasi yang berbadan hukum.
“Ini jadi contoh nyata bagi 178 desa lainnya yang legalitasnya masih proses,” ungkap Ida.
BACA JUGA
Pemerintah Dorong Koperasi Tani Berkolaborasi dengan Kopdes Merah Putih
Viral! Aktivis Mau Bersihin Sampah di Bantaran Kali Bekasi, Harus Izin Ormas?
Tim Gabungan Kejar Target Koperasi Desa Merah Putih
Dengan demikian, tim gabungan akan turun langsung ke desa-desa untuk memfasilitasi legalisasi plus edukasi tata kelola koperasi.
Tak tanggung-tanggung, target Presiden menuntut semua koperasi harus beroperasi legal paling lambat 12 Juli 2025.
Dari pusat, Rulli Nuryanto, Staf Ahli Menkop UKM, mendukung penuh langkah ini. “Ini bukan sekadar proyek, tapi fondasi ekonomi desa yang akan naikkan kesejahteraan riil masyarakat,” tegasnya.
Dengan strategi terpadu ini, Bekasi siap jadi pelopor percepatan koperasi desa di Jawa Barat. Semua mata kini tertuju pada realisasi di lapangan!
Kebijakan Prioritas Prabowo
Maret 2025 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan program ini menjadi solusi konkret untuk tingkatkan kesejahteraan warga desa.
“Koperasi ini dirancang khusus untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” tegas Budi Arie usai rapat, mengutip laman setkab.go.id.
Ia menambahkan, koperasi ini akan menjadi ujung tombak penguatan ekonomi pedesaan.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan potensi strategis desa sebagai penyangga ekonomi nasional.
“44persen penduduk Indonesia masih di desa. Kita tak boleh biarkan desa mengalami kemunduran seperti di negara maju,” ujarnya sambil mencontohkan fenomena desa sepi di Jepang.
Putus Mata Rantai Tengkulak, Pinjol, dan Rentenir
Program ini sekaligus menjadi tameng bagi warga desa dari praktik pinjol ilegal, rentenir, dan tengkulak.
“Presiden tegas ingin koperasi ini jadi solusi pembiayaan sehat bagi masyarakat desa,” papar Budi Arie.
Unit simpan pinjam dalam koperasi akan menyediakan akses permodalan yang aman dan terjangkau.
Tito menegaskan kehadiran negara melalui program ini. “Koperasi ini representasi negara untuk lindungi warga dari sistem pinjaman liar tanpa perlindungan hukum,” tegasnya.
Dukungan konkret akan diberikan melalui pembiayaan dari Bank Himbara dengan plafon Rp5 miliar per koperasi. Dana ini akan digunakan untuk membangun sarana pendukung seperti gudang, cold storage, hingga klinik desa.
Pemerintah segera melakukan sosialisasi masif ke kepala desa dan perangkat desa. “Kita akan pastikan semua pemangku kepentingan paham betul manfaat program ini,” kata Tito.
Dengan program ini, pemerintah menargetkan desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi mandiri yang tidak hanya menjaga ketahanan pangan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
(Aak)
