BANDUNG,TM.ID: Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Abdul Hadi Wijaya (Gus Ahad) menyatakan, terdapat sejumlah masalah serius terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Jabar.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya bukti-bukti dugaan pelanggaran yang terjadi dalam berbagai tahap pelaksanaan PPDB, mulai dari pra-pelaksanaan, proses pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaan.
“Beberapa di antaranya meliputi manipulasi data dengan mengubah alamat domisili di kartu keluarga agar dekat dengan sekolah, pemalsuan surat keterangan tidak mampu, praktik titip menitip melalui oknum tertentu, rekayasa rombel dan praktik spelling, hingga praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap,” sebut Gus Ahad melalui keterangan tertulisnya, Rabu (02/8/2023).
BACA JUGA: Gampang Dicurangi, Sistem PPDB Jabar akan Dievaluasi!
Menurut ia, praktik ilegal yang terjadi secara rutin dan berulang dalam pelaksanaan PPDB di Jawa Barat telah menciptakan preseden buruk dan merugikan banyak pihak, terutama para siswa. Oknum di institusi publik dan masyarakat terlibat dalam praktik-praktik pelanggaran ini, dan hal ini mempengaruhi integritas dan kualitas proses penerimaan siswa baru.
“Berdasarkan berbagai pandangan, paparan, masukan, dan saran dari berbagai elemen pendidikan, terdapat rekomendasi utama yang dapat disampaikan untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023,” katanya.
Rekomendasi tersebut, lanjut ia adalah melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB dari tahap pra-pelaksanaan, proses pelaksanaan, hingga tahap pasca-pelaksanaan.
“Audit menyeluruh akan membantu mengidentifikasi dan mengungkapkan praktik-praktik ilegal yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB,” ucapnya.
Gus Ahad juga mengatakan, langkah ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengatasi permasalahan yang telah terjadi selama ini.
“Dengan adanya audit menyeluruh, diharapkan akan ada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan PPDB di Jawa Barat,” ujarnya.
Selain itu, kata ia rekomendasi secara komprehensif juga akan dibahas dalam Rapat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan dijadwalkan ke depannya. Rapat tersebut akan menjadi forum penting dalam mengevaluasi dan membahas langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pelaksanaan PPDB.
“Perlu kesadaran dan komitmen dari semua pihak terkait, baik dari pemerintah, institusi pendidikan, maupun masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang adil, transparan, dan berintegritas,” pungkasnya.
(Budis)
