Gampang Dicurangi, Sistem PPDB Jabar akan Dievaluasi!

BANDUNG, TM.ID: Gubernur Ridwan Kamil menyatakan, sekitar 4.791 siswa yang curang dalam melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, telah dibatalkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, ke depan sistem PPDB Jabar akan dievaluasi.

Ia menjelaskan, selama ini Pemprov Jabar memang tidak banyak bersuara dalam penanganan permasalahan PPDB. Namun tim pengaduan bentukan Disdik selalu bergerak cepat dalam menuntaskan persoalan, termasuk kecurangan dengan mengelabui kartu keluarga (KK) agar lolos di sistem zonasi.

“4.791 (siswa) mereka yang mendaftar dengan cara ilegal, KK, domisili yang disiasati telah dibatalkan. Memang tidak ada drama-drama yang seperti ekspektasi orang. Tapi kita ini terstruktur, ada tim pengaduan dan kita sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili KK nya, sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan,” ujarnya di SMK Negeri 12, Kota Bandung, Senin 17 Juli 2023.

Emil melanjutkan, sanksi ini dapat menjadi pembelajaran bagi wali murid maupun siswa, agar mengikuti peraturan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan PPDB.

“Itu untuk memberikan pelajaran, bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang kita laksanakan, sehingga Jabar In Syaa Allah yang hadir di sini sesuai dengan seleksi domisili sistem zonasi,” ucapnya.

Dia menambahkan, hasil pelaksanaan PPDB tahun ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Disdik Jabar agar lebih baik di kemudian hari. Tentunya dengan koordinasi bersama pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) selaku operator utama PPDB.

“Tentu akan kita evaluasi, banyak komplain sana-sini. Nanti bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jabar akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama misalkan terjadi kekurangan fasilitas di beberapa wilayah. Itu juga akan menjadi atensi penyelesaian di tahun-tahun berikutnya,” imbuhnya.

Selain itu, Emil juga mendorong agar siswa yang telah masuk ke sekolah tujuan agar terus menjadi lebih baik, sesuai dengan program Jabar Masagi. Dimana menciptakan siswa yang unggul di segala bidang.

“Pesan untuk siswa baru, jadilah manusia unggul Jabar yang fisiknya sehat, otaknya pintar, berakhlak dan ahli ibadah, itu kita sebut empat Jabar Masagi,” paparnya.

Tidak hanya itu, Emil juga mengapresiasi kepada sekolah swasta yang selalu mendukung di tengah keterbatasan sekolah negeri di Jawa Barat. Dimana harapannya dapat menjadikan siswa-siswi Jabar selalu berkompeten dan berdaya saing.

“Bagi mereka yang bisa diterima (sekolah negeri), seperti kita tahu kapasitas sekolah negeri tentu terbatas ya. Oleh karena pada kesempatan ini saya mengapresiasi peran sekolah swasta yang sudah membantu menyediakan sarana dan kesempatan untuk belajar dari pada siswa-siswi baru ini,” ungkapnya.

Sementara Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya menjelaskan, lebih dari empat ribu siswa dibatalkan itu karena disebabkan ketidaksesuaian data yang diinput dalam sistem.

“Ya itu dari proses semua, dari mulai awal sampai dengan sekarang dan prosesnya masih berlanjut, jadi dari proses semua sampai sekarang itu, seluruhnya di 4.791.

Ini jadi bahan evaluasi kami. 2024 nanti pun kita lakukan evaluasi dan ini juga menjadi bagian yang harus kita perbaiki di 2024. Kita juga sudah membuat tim evaluasi, sehingga apa saja bagian-bagian, apakah sistemnya, datanya atau semua, kita lakukan berbagai evaluasi tersebut,” terangnya.

Mengenai banyaknya laporan terkait oknum sisa yang menyertakan KK palsu, Wahyu mengatakan bila terbukti maka akan diproses sesuai regulasi melalui peraturan gubernur (Pergub). Hanya saja menurutnya, kecurangan ini sulit untuk dapat lolos karena pihaknya telah memiliki treatment khusus dalam pencegahannya.

“Tetapi sebetulnya, pada saat proses pendaftaran kita juga sudah lakukan itu, misalnya pada saat masuk KK dalam sistem kita juga QR code, apakah itu tersambung dengan data yang ada di Disdukcapil atau tidak, ketika tidak. Berarti itu bagian yang kita tolak, kemudian bisa jadi dengan berbagai kondisi, bisa berbagai banyak hal kemungkinannya. Nah itu yang akhirnya masuk ke data 4.791. Tapi jika dalam proses sekarang masih ada yang kemarin kita kecolongan misalnya, itu juga kami proses dan pasti dibatalkan,” ungkapnya.

Selain itu, Wahyu mengatakan siswa kurang mampu yang gagal masuk sekolah negeri dan pada akhirnya ke swasta, pihaknya memastikan akan ada bantuan guna mengurangi beban orangtua. Sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, salah satunya terdata dalam DTKS.

“Kita berikan alokasi anggaran per orang Rp2 juta, itu memang kita hanya memberikan satu kali saja, kita mengalokasikan untuk 7.500 siswa,” tandasnya.