BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2025-2034. RUPTL ini menegaskan komitmen Indonesia dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Berdasarkan RUPTL PLN, Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW hingga 2034. Penambahan pembangkit listrik tersebut bertujuan untuk mewujudkan transformasi bauran energi.
“Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025-2034,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025), seperti dikutip Antara.
Bahlil mengatakan, dari 76 persen dari total kapasitas pembangkit akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage.
Sedangkan tambahan pembangkit listrik yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas dan batu bara menyumbang sebanyak 24 persen.
Adapun rincian dari pembangkit listrik EBT, meliputi Tenaga Surya (sebesar 17,1 GW), Air (11,7 GW), Angin (7,2 GW), Panas Bumi (5,2 GW) dan Bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor kecil di Sumatera dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW.
Menteri menyampaikan bahwa rencana penambahan pembangkit listrik tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua tahap, yakni lima tahun pertama dan lima tahun kedua.
Pada lima tahun pertama, akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW. Pembangkit ini terdiri dari 9,2 GW berbasis gas; 12,2 GW dari EBT; 3 GW untuk sistem penyimpanan; dan 3,5 GW pembangkit batubara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi.
Baca Juga:
Punya Cadangan Energi Melimpah, Prabowo Optimistis Swasembada Hingga Menjadi Pemasok Dunia
Kembangkan Energi Terbarukan, Indonesia Incar Pemanfaatan Angin Lepas Pantai
Pada lima tahun kedua, pemerintah memfokuskan pengembangan pembangkit dari EBT dan penyimpanan energi dengan total kapasistas sebesar 37,7 GW. Sementara sisanya sebesar 3,9 GW masih berasal dari pembangkit berbasis fosil seperti batubara dan gas.
Selain mengumumkan target penambahan pembangkit Listrik, Bahlil menyampaikan rencana untuk memperkuat pembangunan infrastruktur kelistrikan guna mendukung distribusi dan keandalan sistem.
Pemerintah menargetkan jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk dengan kapasitas total 108.000 MVA, yang akan tersebar di seluruh Indonesia–dari Sumatera hingga Papua.
“Semua desain ini, kalau jaringannya sudah mampu kita lakukan, tidak ada lagi masalah terhadap pembangkit yang kita akan bangun untuk energi baru terbarukan itu. Karena selama ini kalau kita bangun, tidak ada jaringannya, kasihan PLN bayar take or pay-nya 80% itu. Kita harus dukung penuh dengan memasang jaringan,” jelas Bahlil.
Dokumen RUPTL PLN 2025-2034 ini merupakan komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berbasis energi bersih.
Penyusunan dokumen RUPTL PLN 2025-2034 ini sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Dokumen ini juga menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
(Raidi/Aak)
