JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal kuat untuk melakukan penyesuaian strategi di sektor pertambangan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan pihaknya membuka peluang untuk melakukan relaksasi terukur terhadap kuota produksi komoditas unggulan, khususnya batu bara dan nikel. Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga komoditas global yang dipicu oleh eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.
Dalam keterangannya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (27/3/2026), Bahlil menjelaskan bahwa fluktuasi pasar energi dunia akibat ketegangan di Timur Tengah memaksa pemerintah untuk bersikap fleksibel namun tetap penuh perhitungan.
“Andaikan harganya stabil terus dan trennya bagus, kami akan membuat relaksasi terhadap perencanaan produksi. Namun, saya tegaskan bahwa ini sifatnya terukur,” ujar Bahlil.
Dilema Produksi: Antara Konservasi dan Peluang Pasar
Sebelum pecahnya konflik di Timur Tengah, Kementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kebijakan pengetatan produksi untuk tahun 2026. Berdasarkan data awal, kuota produksi batu bara tahun 2026 dipatok hanya sebesar 600 juta ton. Angka ini merupakan penurunan drastis sekitar 190 juta ton jika dibandingkan dengan realisasi produksi tahun 2025 yang mencapai puncaknya di angka 790 juta ton.
Kebijakan serupa juga diterapkan pada komoditas nikel. Pemerintah awalnya berencana membatasi produksi bijih nikel di kisaran 250–260 juta ton, merosot tajam dari target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025 yang sebesar 379 juta ton.
Pemangkasan kuota ini pada mulanya didasari oleh kondisi oversupply (kelebihan pasokan) di pasar internasional sepanjang tahun 2025. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tersebut sempat membuat harga batu bara terpuruk hingga menyentuh level 97,65 dolar AS per ton pada Juli 2025.
Baca Juga:
50.000 Ton Batubara Tak Bertuan Ditemukan di Sungai Mahakam
Bahlil Pangkas Produksi Nikel dan Batu Bara di 2026, Cerdas atau Paranoid?
Dampak Perang Terhadap Harga Energi
Namun, peta kekuatan ekonomi berubah seketika akibat faktor geopolitik. Pecahnya peperangan yang melibatkan kekuatan besar di Timur Tengah telah mengganggu jalur distribusi energi global, terutama minyak mentah dan gas alam cair (LNG). Gangguan logistik ini menciptakan efek domino yang mengerek harga batu bara sebagai energi alternatif.
Tercatat, harga batu bara yang sebelumnya merayap di bawah 120 dolar AS per ton, melonjak tajam melampaui angka 130 dolar AS per ton hanya dalam kurun waktu sepekan pada awal Maret 2026. Kenaikan signifikan inilah yang menjadi celah bagi Indonesia untuk meraup keuntungan lebih.
“Kami doakan harga batu bara dan nikel tetap bagus. Jika kondisi mendukung, kami akan melakukan relaksasi terukur. Artinya, penambahan kuota tetap terbatas demi menjaga stabilitas supply dan demand agar harga tidak kembali jatuh akibat banjir pasokan,” tambah Bahlil.
Instruksi Presiden: Kejar ‘Windfall Profit’ untuk APBN
Langkah relaksasi ini juga merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Mengingat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mulai tertekan akibat kenaikan biaya energi dan ketidakpastian global, Presiden menginstruksikan jajaran menterinya untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Pemerintah menargetkan untuk menangkap windfall profit atau keuntungan mendadak dari kenaikan harga komoditas ini. Hasil dari ekspor batu bara dan nikel diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi nasional untuk memperkuat ketahanan fiskal di tengah krisis global.
Sebagai langkah konkret, pemerintah dalam waktu dekat berencana segera melakukan revisi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026. Revisi ini akan mencakup penyesuaian target volume produksi yang lebih tinggi serta proyeksi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan.
Dengan strategi “relaksasi terukur” ini, Indonesia berupaya menyeimbangkan antara peran sebagai pemasok energi dunia, menjaga stabilitas harga pasar, dan memastikan kepentingan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah kemelut geopolitik dunia.
