BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab di sapa Cak Imin mengatakan, langkah pemerintah merupakan bagian dari upaya memastikan keamanan dan keselamatan santri di lingkungan pendidikan keagamaan
Menurutnya, pemerintah menganggarkan Rp25 miliar untuk melakukan audit bangunan 80 pondok pesantren (ponpes) yang dinilai sudah tua dan rawan roboh.
“Untuk pesantren, baru sekitar 80 yang sedang dalam proses audit,” kata Muhaimin usai memimpin rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat (17/10).
Proses audit dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren yang dibentuk pemerintah untuk memeriksa dan merehabilitasi bangunan ponpes berisiko ambruk.
Baca Juga:
Gaduh Soal Tayangan Pesantren di Televisi, Ini Profil Lirboyo Kediri
Ini Syarat Pesantren Dapat Bantuan Renovasi, Santri Lebih dari Seribu!
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menambahkan, mengingat jumlah pesantren di Indonesia yang sangat banyak, proses audit akan dilakukan bertahap dalam beberapa gelombang.
“Anggaran untuk mereview 80 sampling pertama atau batch 1 itu sekitar Rp25 miliaran,” ujar Dody.
Menurutnya, ponpes yang menjadi prioritas audit adalah bangunan berumur lebih dari 10 tahun, memiliki lebih dari dua lantai, serta menampung lebih dari 1.000 santri.
Satgas Penataan Pembangunan Pesantren akan bekerja dengan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Satgas ini melibatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan audit dan rehabilitasi.
Selain audit, Muhaimin juga menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menyempurnakan mekanisme perizinan dan pendirian bangunan, agar prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien.
(usamah kustiiawan)
