JAKARTA,TM.ID : Menjelang pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Barat melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aktivitas di media sosial yang bermuatan politik.
“Kita pantau di media sosial karena perilaku ASN bukan hanya yang kasat mata saja tetapi juga di dunia maya,” kata Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Oding Junaedi di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Menurut Oding, seorang ASN harus menanamkan netralitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN.
BACA JUGA: Ketua Bawaslu: Kecuali Perang, Pemilu 2024 Tidak Mungkin Ditunda!
Oding juga menegaskan Jika masih ada ASN yang memposting sesuatu yang bermuatan politik di media sosial, Bawaslu akan memberikan teguran keras.
Sampai dengan saat ini, lanjut Oding pihaknya belum menerima laporan terkait ASN yang menggunakan medsosnya untuk memposting kegiatan politik.
Sebelumnya, ASN juga diberi imbauan dari instansi masing-masing untuk tidak melakukan pamer kekayaan di media sosial menyusul kasus mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT).
RAT telah diberhentikan secara tidak hormat setelah kasus penganiayaan menyangkut nama putranya, Mario Dandy.
Setelah kasus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau pihaknya agar tak melakukan pamer kekayaan di media sosial.
Tak hanya Kementrian Keuangan, langkah tersebut diterapkan pada instansi dan Departemen lain yang meminta pihaknya tidak menunjukan unsur hedonis.
Bahkan Presiden Joko Widodo turut mengomentari pejabat yang bergaya hidup mewah dan diunggah ke media sosial.
“Sekali lagi saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, “Apalagi sampai di pajang-pajang di Instagram, di media sosial itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat sangat tidak pantas,” kata Jokowi pada pidato Sidang Kabinet di Kantor Kepresidenan Kamis (2/3/2023) lalu.
(Saeful/Budis)
