BANDUNG, TM.ID: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Bapenda dan stakeholder terkait pada Selasa (12/9/2023) malam, menggelar rapat guna menggali potensi pendapatan untuk APBD Perubahan (APBD-P) 2023.
Anggota Banggar DPRD Jabar Husin mengatakan, dipastikan APBD-P 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1,13 triliun yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dana transfer pemerintah pusat ke daerah.
Kenaikan sekitar 3,3 persen dari APBD murni 2023 Rp34,14 triliun ke APBD-P 2023 menjadi Rp35,27 triliun diakuinya patut diapresiasi.
“Alhamdulillah, karena memang beberapa sektor lagi menunjukkan tren positif untuk (APBD) 2023 perubahan. Primadona kita masih PKB dan dana transfer pusat ke daerah,” ujarnya Rabu (13/9/2023).
Terkait target Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yang mematok kenaikan hingga Rp2,72 triliun sebagai proyeksi. Husin menerangkan, potensi tersebut sangat terbuka lebar. Bahkan DPRD Jabar sambung dia, turut memasang target serupa pada APBD-P 2023.
“Komisi III selalu menggenjot agar pendapatan naik untuk keberlangsungan pembangunan yang merata di Jawa Barat. Rp1,13 itu perhitungan eksisting riil dari Bapenda. Artinya yang sudah pasti. Kalau kami (sepakat dengan Pj Gubernur Jabar), sekitar Rp2-2,5 triliun. Sebab memang ada potensi kenaikan lebih. Biasanya di akhir tahun baru kelihatan. Jadi terbuka lebar untuk itu,” paparnya.
Maka dari itu, guna merealisasikan capaian pendapatan naik lebih dari Rp2 triliun, dia berharap masyarakat untuk terus berkomitmen menaati membayar pajak tepat waktu.
BACA JUGA: Program Jangka Panjang, Komisi V DPRD Jabar Dorong Penambahan Anggaran USB
Sebab kata dia, pajak yang dibayarkan sudah dipastikan akan dikembalikan untuk melakukan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
“Mohon doa restu pada masyarakat, supaya bisa meningkatkan pendapatan untuk pembangunan yang merata. Supaya semua sektor bisa dibangun. Mengimbau kepada masyarakat, bahwa pajak yang dibayarkan adalah untuk pembangunan daerah. Sadar pajak masyarakat akan membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan,” pintanya.
Deviden dari BUMD Menurun
Kendati pendapatan volume APBD-P 2023 dipastikan naik, Husin tidak menampik bahwa terjadi penurunan pemasukan dari kanal lain, yakni BUMD.
Dua BUMD andalan Pemprov Jabar, yaitu Bank BJB dan Migas Utama Jabar (MUJ) telah dipastikan akan mengurangi kontribusi deviden pada tahun ini.
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya deviden dari BUMD sambung Husin, di antaranya seperti Bank BJB.
Terjadi penurunan akibat adanya kenaikan suku bunga, yang membuat beban mereka menjadi lebih besar, sehingga mengurangi pendapatan mereka.
Sedangkan MUJ tambah dia, penurunan deviden akibat membengkaknya pengeluaran mereka untuk melakukan pemeliharaan terhadap pipa kilang minyak tempat produksi.
Sehingga mau tak mau, mengurangi pendapatan dan berdampak dengan turunnya kontribusi bagi APBD Pemprov Jabar.
“Ada sektor yang harus kita akui itu bagian dari strategi dalam meningkatkan pendapatan. Menurun itu di deviden Bank BJB. Turun agak signifikan, dulu 2022 Rp405 miliar, sekarang Rp375 miliar,” katanya.
Kemudian di Migas Utama Jabar deviden menurun karena investasi, yang tadinya Rp105 miliar sekarang jadi Rp44 miliar.
“Ada investasi pemeliharaan tapi diprediksi normal kembali, bahkan bisa lebih sampai 10 persen di 2024,” terangnya.
Sementara mengenai BUMD lain, Husin mengatakan meski belum berkontribusi maksimal namun telah ada tren positif yang ditunjukkan.
Dia memastikan, legislatif bersama eksekutif akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan, agar perusahaan milik pemerintah daerah ini dapat lebih optimal.
BACA JUGA: Dianggap Minim, DPRD Jabar Dorong Pemkot Bogor Bangun Sekolah Negeri Baru
“BUMD lain masih berbenah. Di antaranya sudah menunjukkan tren positif. Memang BUMD kita ada beberapa yang tidak semata-mata bisnis juga. Ada juga yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat, misal Agro Jabar. Tapi intinya sejauh ini sudah berjalan sesuai harapan,” ucapnya.
Sedangkan mengenai rencana pemanfaatan APBD-P 2023 yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dia menjelaskan saat ini fokusnya pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
“KUA PPAS hari ini kita concern dalam pembangunan SDM. APBD kita 48 persen ke bidang pendidikan, sosial, keagamaan. Kemudian kesehatan 18 persen. Tidak kalah penting membangun pereknomian masyarakat, pertanian, peternakan, kelautan. Termasuk membina UMKM kita yang jumlahnya luar biasa di Jawa Barat,” tandasnya.
(Dang Yul/Aak)
