JAKARTA,TM.ID: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengklaim, ada konflik kepentingan yang tak terbantahkan. Ia sempat menjalani rangkap peran, sebagai menteri dan calon wakil presiden (cawapres), sehingga dirinya harus mundur.
Setelah menjalani peran ganda itu, ia memutuskan mundur sebagai Menkopolhukam untuk menjalani konstestasi 2024.
“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai menko polhukam,” kata Mahfud MD di Jakarta, Jumat (02/02/2024).
BACA JUGA: Mahfud Mundur dari Kabinet, Ungkap Situasi saat Bertemu Jokowi
Ia menuturkan, kondisi seperti itulah yang membuat dirinya sadar, bahwa konflik kepentingan tidak terelakkan.
“Kadang kala, sulit dibedakan,” jelas Mahfud.
Sebab, saat Mahfud diumumkan sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo, dirinya menekankan jajarannya agar menjaga netralitas.
“Kepada saudara pun waktu itu saya katakan, mungkin ada di antara saudara yang senang dengan saya, tetapi (kalian) tidak boleh ikut-ikutan memberi dukungan, berkampanye, memakai kaos, saya sudah bilang jangan, karena anda ASN,” terang Mahfud.
Hal itu juga berlaku bagi pegawai lain. Mahfud mengingatkan dukungan itu jangan terpublikasi selama mengemban sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Saya minta jangan satu pun yang ikut gerakan politik, dan Alhamdulilah sampai sekarang (pegawai Kemenkopolhukam) netral,” katanya.
Selain itu, kata Mahfud, alasan lainnya yang mengharuskan dirinya mundur lantaran sering membuat surat cuti untuk keperluan kampanye.
Saya masa tiap minggu bikin surat cuti, ndak enak. Tiap minggu untuk kampanye. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali, kecuali yang melekat ke pejabat, misalnya ajudan,” kata Mahfud.
Ia lantas berterimakasih dalam apel terakhirnya bersama pegawai Kemenko Polhukam tetap menjaga sikap netral.
“Dengan mereka (pejabat Kemenko Polhukam), saya terus bekerja dan mereka sangat profesional, tidak ikut-ikutan di dalam urusan politik. Saya tahu di berbagai lini itu sudah ada intel (agen intelijen, red.) pasti, dan mereka tahu bahwa di sini semuanya netral sehingga tidak ada sorotan atau intervensi di sini,” jelasnya.
(Saepul/Usk)
