JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dengan dihadirkannya empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi bantahan mentah bagi pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Ya memang seperti laporan karena kehadiran 4 menteri tersebut adalah untuk ‘memberi keterangan’ sebagaimana dikemukakan dalam surat panggilan MK. Memberi keterangan adalah menerangkan apa adanya terkait dengan dana perlindungan sosial dan bantuan sosial dalam APBN tahun 2023-2024, bukan datang untuk ‘ngalor-ngidul’ menggunjingkan bansos seperti obrolan di warung kopi. ” kata Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan, Sabtu (6/4/2024).
“Kalau memberi keterangan memang seperti melaporkan sesuatu sebagaimana adanya. Kehadiran mereka bukan untuk menafsirkan, apalagi untuk membenarkan apa yang dikemukakan dalam kedua pemohon dalam PHPU Pilpres 2024 di MK,” tambahnya.
BACA JUGA: Empat Menteri Buka Suara Soal Keterkaitan Bansos dan Kemenangan Prabowo-Gibran pada Sidang PHPU
Kedua pemohon, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, kata Yusril, dalam permohonannya mendalikan adanya berbagai kecurangan sepanjang penyelengaraan Pilpres 2024, salah satunya adalah penyalahgunaan bansos untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, pihak Anies-Muhaimin diminta MK untuk membuktikan tudingan tersebut. Pasalnya, mendalilkan dan/atau menuduh, maka wajib untuk membuktikan. Kuasa hukum pemohon masing-masing telah menghadirkan alat bukti surat, saksi dan ahli ke persidangan untuk membuktikanya.
“Kami sebagai kuasa hukum Prabowo-Gibran telah membantah tudingan kecurangan dengan menyalahgunakan penyaluran bansos juga dengan menghadirkan bukti surat, saksi dan ahli,” jelas Yusril.
Pihak Anies dan Ganjar meminta MK untuk menghadirkan menteri yang berkaitan dengan perlinsos dan bansos untuk memberi keterangan.
Menteri yang dihadirkan kemudian menerangkan perlinsos yang terbesar, hampir setengah anggaran yang tersedia adalah subsidi BBM dan listrik yakni sekitar Rp 240 triliun. Yusril menilai, uang itu tidak dibagikan Jokowi kepada rakyat dengan cara blusukan ke berbagai daerah atau membagikannya di pinggir jalan.
Selain itu yakni bansos untuk seperti keperluan beasiswa, orang miskin, jompo, tunawisma, yatim piatu, disalurkan secara tunai melaui transfer bank ke rekening yang berhak atau dikirim melalui kantor pos. Menurut Yusril, Mensos Tri Rismaharini tegas mengatakan tidak ada bansos yang disalurkan pemerintah dalam bentuk sembako.
“Begitu juga dengan bansos El Nino, besarannya ditingkatkan berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR untuk mengatasi keterlambatan masa tanam bagi petani,” jelasnya.
(Saepul/Aak)
