BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Krisis transportasi umum yang semakin membebani masyarakat Kota Bandung memicu lahirnya gerakan kolektif warga untuk mendesak transformasi angkutan kota (angkot). Melalui kegiatan “Temu Wargi: Menuju Transformasi Angkot Bandung” yang digelar di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu (28/6/2026), berbagai elemen masyarakat menyerukan perlunya langkah nyata pemerintah dalam membenahi sistem transportasi publik agar lebih modern, terintegrasi, dan ramah bagi pengguna.
Kegiatan yang diinisiasi Demokrasi Kita bersama Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot (AWB-PTA) ini menjadi ruang dialog antara warga, operator angkot, akademisi, pemerintah, hingga komunitas sipil untuk merumuskan masa depan transportasi Kota Bandung.
Acara tersebut menghadirkan berbagai aktivitas partisipatif seperti Rembug Wargi: Dialog Kolektif Transformasi Angkot, peluncuran Cetak Biru Wargi untuk Transformasi Angkot, pameran Narrative Game Angkot, hingga pameran karya seni bertema transportasi publik. Semua dirancang agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui berbagai medium kreatif.
Bandung Masih Bergelut dengan Kemacetan
Dorongan transformasi angkot muncul bukan tanpa alasan. Bandung masih menghadapi persoalan mobilitas yang serius. Kota ini kembali menyandang predikat sebagai salah satu kota termacet di Indonesia, dengan warga kehilangan rata-rata 129 jam produktif setiap tahun akibat kemacetan.
Tidak hanya waktu, biaya transportasi juga menjadi beban tersendiri. Sekitar 37 persen pendapatan bulanan masyarakat habis untuk ongkos transportasi, sementara kerugian ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai Rp12 triliun, hampir dua kali lipat nilai APBD Kota Bandung.
Di sisi lain, jumlah armada angkot terus mengalami penurunan drastis. Dari sekitar 5.521 unit pada 2015, kini hanya tersisa sekitar 2.195 unit yang masih beroperasi. Padahal, hasil uji coba angkot feeder sebelumnya menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi umum.
Karena itu, warga menilai momentum pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya harus dimanfaatkan dengan menjadikan angkot sebagai moda pengumpan (feeder) yang terintegrasi.
Warga Ingin Angkot yang Pasti dan Dapat Diandalkan
Salah satu suara yang mengemuka dalam forum berasal dari Dimas Sandya, perwakilan warga Bandung. Menurutnya, masyarakat sebenarnya memiliki harapan yang sederhana terhadap layanan angkot.
“Sebetulnya yang diinginkan wargi sederhana. Kami ingin angkot yang pasti-pasti saja, ada dan bisa diandalkan,” ungkapnya dalam surat yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan.
Aspirasi tersebut menjadi benang merah dalam seluruh rangkaian diskusi. Warga berharap angkot tidak lagi dipandang sebagai moda transportasi yang tertinggal, melainkan menjadi bagian penting dari sistem transportasi perkotaan yang modern.
Dishub Pastikan Program BRT Terus Berjalan
Dalam sesi Rembug Wargi, Kepala Seksi Manajemen Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Santi Prianti, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah memfinalisasi kajian pengembangan BRT Bandung Raya.
Ia menyebutkan, pemerintah berencana menambah dua hingga tiga koridor BRT pada tahun ini. Bahkan Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp56 miliar untuk mendukung pengembangan sistem tersebut.
Sementara itu, dari sisi operator, Ketua Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia, menegaskan bahwa para sopir dan koperasi siap mendukung integrasi angkot dengan BRT selama pemerintah memberikan kepastian mengenai masa depan mereka.
Menurutnya, yang dibutuhkan operator bukan hanya perubahan sistem, tetapi juga jaminan bahwa keberadaan angkot tetap diperhitungkan dalam ekosistem transportasi baru.
Ahli: Kajian Sudah Siap, Kini Tinggal Eksekusi
Ahli transportasi Sony Sulaksono Wibowo dari ITB menilai berbagai kajian teknis sebenarnya telah selesai disusun. Tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada perencanaan, melainkan implementasi.
Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 30 persen wilayah Bandung Timur yang belum terlayani jaringan BRT maupun feeder. Karena itu, keberadaan angkot non-feeder tetap dibutuhkan untuk mengisi kekosongan layanan tersebut.
Namun, proses perubahan rute harus dibarengi skema pendampingan bagi para sopir, termasuk melalui program buy the service, sosialisasi rute baru, dan dukungan selama masa transisi agar pendapatan operator tidak menurun drastis.
Belajar dari Semarang dan Solo
Perwakilan The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Syifa Maudini Nurtyas, menilai transformasi angkot bukan hal yang mustahil. Sejumlah kota di Indonesia telah lebih dahulu menerapkan berbagai model transisi.
Menurutnya, di Semarang operator diberi skema penggantian armada, sedangkan di Solo para operator disatukan dalam sebuah konsorsium agar memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat menjalankan trayek baru.
Ia menegaskan bahwa setiap kota memiliki pendekatan berbeda, tetapi semuanya memiliki kesamaan, yakni adanya komitmen pemerintah untuk terus berdialog dengan operator hingga tercapai kesepakatan.
Aspirasi Warga Dibuka untuk Publik
Sebagai tindak lanjut, penyelenggara meluncurkan Cetak Biru Wargi untuk Transformasi Angkot yang kini memasuki masa konsultasi publik selama dua pekan, mulai 28 Juni hingga 11 Juli 2026.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar lahirnya visi bersama mengenai transformasi angkot yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kota Bandung.
Penyelenggara menilai besarnya partisipasi masyarakat dalam Temu Wargi menunjukkan bahwa warga Bandung memiliki harapan besar terhadap transportasi umum yang lebih aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi.
Mereka menegaskan bahwa seluruh ekosistem—mulai dari warga, operator, akademisi, hingga pemerintah—pada dasarnya telah siap untuk bertransformasi. Kini, keberhasilan perubahan tersebut sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah Kota Bandung dalam mengawal kebijakan, memastikan dukungan anggaran, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga demi menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih baik bagi seluruh warga.
