BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menggelar diskusi bertajuk Obrolan Gerakan Independen dan Egaliter (OGIE di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, pada Senin (28/4/2025).
Dalam forum tersebut, Walhi menyoroti sejumlah kawasan di Jawa Barat yang mengalami kerusakan lingkungan akibat berbagai aktivitas yang tidak sesuai peruntukan.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun kajian dan analisis yang dapat membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penindakan serta penegakan hukum terhadap para pelanggar.
“Kita punya kajian dan analisis yang harapannya bisa membantu Pemprov Jabar untuk menindak para pelaku, baik dalam pengembangan wisata, properti, maupun pertambangan, yang mengalihfungsikan kawasan secara tidak sesuai,” ujar Wahyudin.
Namun, Wahyudin menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam diskusi tersebut. Melalui ajudannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengonfirmasi ketidakhadirannya dan menunjuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat sebagai perwakilan.
Meski pihak DLH menyatakan dukungan terhadap hasil kajian Walhi, Wahyudin menilai bahwa rencana yang disampaikan belum menyentuh akar persoalan lingkungan di Jawa Barat.
Ia menyoroti sektor-sektor krusial seperti pengelolaan sampah, energi, perubahan iklim, pendidikan, dan tata ruang yang penanganannya dinilai belum serius.
“Kami melihat pendekatannya belum mengakar terhadap penyelesaian masalah, dan saat ini masih dalam tahap rencana karena Gubernur baru 100 hari menjabat,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Walhi juga mempertanyakan status penyegelan kawasan di Puncak, Bogor, yang sebelumnya dilakukan oleh Gubernur. Mereka meminta kejelasan mengenai tindak lanjut dan rekomendasi dari tim penegak hukum terkait kawasan tersebut.
“Kami ingin tahu hasil dari penyegelan di Puncak, sejauh mana progresnya, dan seperti apa rekomendasinya, karena kami belum mendapatkan akses terhadap hasil kajian tersebut,” tambah Wahyudin.
Menutup pernyataannya, Wahyudin menegaskan pentingnya implementasi nyata dalam penyelamatan lingkungan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, komunitas, NGO, dunia usaha, dan akademisi.
“Harapan kami, mulailah mengimplementasikan secara serius. Penyelamatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” pungkasnya.
(Kyy/Budis)
