BANDUNG, TM.ID: Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Barat lebih dari 35 juta jiwa menjadi alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggelontorkan anggaran dalam bentuk dana hibah, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Kepala Bakesbangpol Jabar Iip Hidajat berdalih, tingginya jumlah DPT turut menambah jumlah tempat pemilihan suara (TPS) dalam pemilihan gubernur dan wakil (Pilgub) tersebut.
“Angka ini besar, karena jumlah pemilih paling banyak. Hampir 35,7 juta dan itu berdampak pada TPS yang dibangun. Ada 140 ribuan (TPS). TPS ada 7 petugas, jadi anggaran sudah disiapkan,” ujarnya di Kota Bandung, Selasa (26/9/2023).
Dia berharap dengan anggaran yang telah dipersiapkan tersebut, perhelatan Pilgub 2024 dapat berjalan lancar tanpa friksi. Ini juga sebagai bentuk keseriusan Pemprov Jabar sambung dia, guna menyukseskan Pemilu.
“Kedua, kesiapan sudah maksimal kita berharap pelaksanaan ini bisa lebih baik, aman dan nyaman. Intinya kami, KPU, Bawaslu, keamanan sudah siap dari awal. In Syaa Allah kita siap untuk penyelenggaraan Pemilu ini,” ucapnya.
BACA JUGA: Golkar Sebut Ridwan Kamil Disiapkan untuk Pilkada
Mengenai skema turunnya anggaran kepada KPU dan Bawaslu, Iip menerangkan bahwa prosesnya dilakukan secara bertahap, yakni di tahun ini 40 persen dan sisanya pada 2024.
Hanya saja, dalam prosesnya diakui Iip bahwa KPU dan Bawaslu tidak langsung menerima sesuai ketetapan. Melainkan diberikan sesuai kebutuhan, untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
“40 persen di awal, sisanya di 2024. Tapi 40 persen ini tidak mutlak, tergantung kebutuhan. Jangan sampai setelah diserahkan, mengendap malah tidak efektif. Malah jadi temuan. Jadi harus betul-betul (sesuai kebutuhan) 40 persen itu,” imbuhnya.
Disinggung mengenai kapan alokasi dana hibah tersebut bakal diserahkan kepada KPU dan Bawaslu, Iip mengungkapkan akan dilakukan setelah APBD Perubahan (APBD-P) 2023 yang kini tengah dibahas antara TAPD dan DPRD Jabar selesai dan disepakati.
“Pencairan setelah ketok palu perubahan (APBD Perubahan 2023),” tuturnya.
Sejumlah Kabupaten/Kota Rawan Politik Uang
Iip menambahkan, beberapa kota/kabupaten rawan politik uang jelang perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Maka dari itu, pihaknya bersama KPU dan Bawaslu akan terus melakukan pengawasan dan menindaklanjuti indikasi temuan yang mengarah pada situasi tersebut.
“Bawaslu sudah meng-share, kerawanan Pemilu itu yang cukup agak banyak kaitan dengan money politic. Itu beberapa kabupaten yang kita awasi dan tindaklanjuti.
Permainan uang masih tinggi di Jawa Barat, tapi di beberapa kota/kabupaten. Itu sedang kita eliminir dan lihat perkembangannya,” ucapnya.
BACA JUGA: Anies Baswedan PD Meski Elektabilitas Buncit, Pengalaman Pilkada DKI Jakarta
Dia berharap, melalui kolaborasi dengan stakeholder terkait. Diharapkan kerentanan politik uang dapat dicegah dan tidak lagi marak di Jawa Barat.
“Kolaborasi, KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum,” tandasnya.
(Dang Yul/Aak)
