JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Slamet Rosyadi memberikan pandangannya terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Menurutnya, adanya ususlan itu perlu ditempuh melalui mekanisme uji publik yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Usulan itu sah-sah saja sepanjang melalui prosedur resmi. Dalam pengusulan gelar pahlawan nasional harus ada seminar di tiga universitas nasional agar pandangan akademisi dapat menjadi dasar penilaian kelayakan seseorang,” kata Slamet Rosyadi melansir Antara, Selasa (28/10/2025).
Ia menambahkan, langkah itu harus dilakukan pagar proses pengajuan gelar tidak memercik perdebatan di masyarakat, apalagi jika menyangkut tokoh dengan rekam jejak yang memiliki sisi positif sekaligus negatif seperti Soeharto.
Ia menilai, Soeharto merupakan sosok dengan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, namun tidak bisa dilepaskan dari berbagai kontroversi yang perlu dikaji secara objektif.
“Oleh karena itu, lebih baik tetap melalui mekanisme yang sudah diatur pemerintah,” ujar akademisi yang pernah terlibat dalam pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo, kakek dari Presiden Prabowo Subianto, tersebut.
Menanggapi pendapat sejumlah pihak yang beranggapan bahwa mantan presiden tidak perlu lagi melalui proses penelitian ulang untuk memperoleh gelar pahlawan nasional, Slamet menegaskan pentingnya tetap berpegang pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Sepanjang yang saya tahu, usulan gelar pahlawan nasional tetap harus melewati tahapan administratif dan akademik yang ditetapkan. Hal itu juga menjaga agar prosesnya transparan dan kredibel,” kata Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
BACA JUGA:
Soeharto Pantas Jadi Pahlawan Nasional Tanpa Perlu Syarat Lagi? Ini Menurut Mahfud MD
Soeharto Dinilai Layak Jadi Pahlawan Nasional oleh Sekjen Golkar, Kekurangan Dianggap Kelemahan
Ia menambahkan, munculnya pro dan kontra terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto menunjukkan bahwa figur tersebut masih menjadi simbol yang kompleks dalam sejarah bangsa Indonesia.
Dari sisi positif, Slamet menilai Soeharto memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan nasional.
“Namun di akhir masa jabatannya, berbagai persoalan seperti pelanggaran HAM dan lamanya kekuasaan menimbulkan persepsi negatif di mata publik,” katanya.
Oleh karena itu, menurutnya, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai pahlawan nasional harus mempertimbangkan keseimbangan antara kontribusi besar terhadap negara dengan dampak sosial-politik yang ditinggalkan.
“Saya kira yang terbaik adalah menyerahkan pada proses yang berlaku dan menilai secara objektif, bukan emosional. Biarlah publik akademik dan lembaga resmi yang menimbang secara adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof Slamet menjelaskan bahwa proses uji publik dan mekanisme resmi menjadi bagian penting untuk menjaga kehormatan dan integritas gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan tertinggi negara bagi warga yang telah memberikan jasa luar biasa bagi bangsa dan negara.
(Saepul)
