Tiga Aspek RUU KHUP Direvisi, Ini Penjelasan Wamenkumham

RUU KHUP
Foto - Web -

Bagikan

JAKARTA,TM.id : Ada tiga aspek kemungkinan yang menjadi persoalan utama dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal itu dikatakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Edward Omar Sharif Hiariej pada kegiatan peluncuran penelitian audit KUHAP: Studi evaluasi terhadap keberlakuan hukum acara pidana Indonesia di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

“Bagi saya pribadi sebagai seorang akademisi, saya kira revisi itu titik beratnya hanya pada tiga persoalan,” katanya, melansir Antara, Selasa (20/12/2022).

Pertama, terkait dengan upaya paksa, berikutnya soal pembuktian dan terakhir memberikan peran yang cukup besar kepada advokat sebagai bagian dari integrated criminal justice system.

Selain hakim, jaksa, polisi, dan advokat, Prof. Eddy sapaan karibnya memandang keterlibatan aparatur pemasyarakatan juga harus diperhitungkan dalam KUHAP. Keberadaan pemasyarakatan dinilainya sangat sentral dalam menentukan apakah seorang narapidana bisa diterima atau tidak di tengah masyarakat.

Lebih jauh, sistem peradilan pidana harus dilihat dari proses awal hingga berakhir di pemasyarakatan, mulai peran polisi sebagai penjaga garda depan sistem peradilan pidana, berujung dengan eksekusi pengadilan, hingga bermuara pada lembaga pemasyarakatan.

Dalam paparan materinya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut berharap penelitian secara objektif terhadap peran polisi dan kejaksaan dalam penegakan hukum juga dalam konteks audit KUHAP.

BACA JUGA:UU KUHAP Baru Mengatur Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Kasus Perzinaan? Ini Penjelasannya

Menurut dia, hal itu penting sebab seorang jaksa adalah pemilik perkara pidana (dominus litis) karena memegang kuasa penuntutan. Namun, Prof. Eddy kerap mengingatkan penuntutan yang dilakukan jaksa bukan suatu kewajiban, melainkan sebuah kewenangan.

Ia memandang pentingnya audit KUHAP terhadap polisi dan jaksa dilatarbelakangi situasi yang berbeda antara Indonesia dan negara-negara lain.

Meskipun jaksa pemilik perkara pidana, kata dia, yang tidak boleh dilupakan ialah Indonesia memiliki karakteristik tersendiri.

“Ada asas diferensiasi fungsional bahwa masing-masing aparat penegak hukum mempunyai tugas sendiri-sendiri,” kata dia mengingatkan.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
Ketika orang meninggal
6 Jenis Bunga Lambang Kematian di Berbagai Negara
Desa Wisata Cemaga Tengah
Bangga, Desa Wisata Cemaga Tengah Kepri Lolos 50 Besar ADWI!
Auto Liker TikTok
Auto Liker TikTok, Jurus Tingkatkan Jumlah Likes Gratis
bp tapera
Gaji ASN dan Swasta Dipotong 3% untuk BP Tapera, Apa Manfaatnya?
Rembug Bedas, program prioritas bupati bandung
Bupati Bandung Paparkan 13 Program Prioritas, di Antaranya BPJS Kesehatan
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Berapa Bayaran Avenged Sevenfold Sekali Manggung?

3

Tagar All Eyes on Rafah Trending, Ini Penyebabnya!

4

bank bjb Umumkan Pemenang bjbpreneur 2024 dalam Momen HUT 63

5

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!
Headline
nembak SIM (1)
Bakal Tak Ada Celah Nembak SIM Lagi, Ini Strategi dari Polisi
SIM C1
Polri Resmi Terbitkan SIM C1 untuk Pengendara Motor 250-500cc
Tolak RUU Penyiaran
Ratusan Jurnalis Bandung Demo di DPRD Jabar, Tolak RUU Penyiaran
UKT PTN 2024
Kenaikan UKT Dibatalkan! PTN Harus Kembalikan Kelebihan Pembayaran