JAKARTA,TM.ID: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap soal kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir pada tahun 2041 mendatang.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, bahwa setelah Kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS), salah satu hal yang dibahas adalah perpanjangan kontrak pertambangan Freeport Indonesia di Papua tersebut.
Arifin menyebut, IUPK PTFI bisa diperpanjang hingga tahun 2061 mendatang lantaran cadangan sumber daya mineral yang terhitung masih ada dan bisa terus dimanfaatkan.
“Freeport ya itu 2061 kita apa (perpanjang), kan dia sudah sekian puluh tahun. Dalam persyaratannya ada cadangan, masa kita mau putusin trus nyari (investor) lagi,” jelas Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Cadangan sumber daya mineral, kata dia, masih bisa dimanfaatkan oleh PTFI berada di bawah tanah atau pertambangan underground. Dengan begitu, saat ini fokus pemanfaatan sumber daya mineral difokuskan di pertambangan bawah tanah.
BACA JUGA: Saham Unilever Anjlok Akibat Gerakan Boikot Produk Afiliasi Israel?
“Ya sekarang fokus di underground, tapi juga banyak tuh di bawah-bawah itu,” ujar Arifin, dilansir CNBC.
Adapun, Arifin mengatakan persetujan perpanjangan IUPK Freeport bisa diselesaikan secepatnya supaya ada kejelasan dan kepastian.
“Karena juga kita perlu lihat investasi barat ke sini tuh agak sulit,” tandasnya.
VP Corporate Communication PTFI, Katri Krisnawati mengatakan untuk mendapatkan izin perpanjangan operasi IUPK PTFI di Papua, PTFI akan membangun fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) di Fak-Fak, Papua Barat dan menambahkan saham pemerintah sebesar 10%.
“Pembangunan Smelter di Papua serta penambahan saham pemerintah 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK PTFI,” ujar Katri..
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) juga bertemu dengan CEO Freeport McMoran Ricard Adkerson. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia, hingga perpanjangan izin tambang.
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” kata Jokowi kepada Ricard Adkerson, dalam keterangan, Selasa (14/11/2023).
Presiden Jokowi pun berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini. “Selesai di akhir bulan ini,” pungkasnya.
Dalam keterangan terpisah usai pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir menilai bahwa saat ini hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terus meningkat, utamanya dalam bidang perdagangan.
“Kalau kita lihat apalagi surplus perdagangan kita dengan Amerika sudah mencapai hampir US$16 miliar, dan pertumbuhannya beberapa tahun terakhir cepat. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor empat sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ucap Erick.
Oleh karenanya, Erick menyebut bahwa hal tersebut yang mendasari Presiden Jokowi untuk terus mendorong investasi Amerika Serikat di Indonesia, salah satunya dari Freeport McMoRan. “Yang kebetulan kita BUMN sudah menguasai 51%,” lanjutnya.
Lebih lanjut Erick mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara Presiden Jokowi bersama CEO Freeport McMoRan tersebut dibahas juga mengenai hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport. Erick menyebut bahwa saat ini Freeport sudah tidak hanya melakukan kegiatan penambangan emas dan tembaga saja, melainkan telah membangun smelter untuk mengolahnya.
“Ini investasi yang memang kita hilirisasi, yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan cooper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya dengan membuka smelter yang di Surabaya,” imbuhnya.
Erick pun mengungkapkan bahwa dalam pertemuan pihak Freeport pun tampak menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter lainnya di lokasi lain di Indonesia, di antaranya di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
“Tidak hanya di Surabaya, Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fakfak-di Papua,” ucap Erick.
Erick pun menilai sejumlah hal yang disampaikan dan dibahas dalam pertemuan tersebut sangat baik guna meningkatkan investasi yang akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
(Dist)
