JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah Indonesia segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP), dewan perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
TB menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP berisiko menggerus prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi nasional. Ia mengingatkan bahwa posisi tersebut bisa menyeret Indonesia dalam pusaran konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah memanas.
“Kita bisa dianggap mendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan pendekatan kekerasan dalam menyelesaikan konflik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).
Dinilai Tak Sejalan dengan Prinsip Bebas Aktif
Menurut TB, partisipasi Indonesia sejak awal sudah berpotensi mencederai amanat konstitusi terkait politik luar negeri bebas aktif. Ia juga menyoroti tidak adanya sikap tegas pemerintah dalam mengutuk invasi militer AS-Israel ke Iran, yang dinilai dapat memperkuat persepsi bahwa Indonesia berpihak.
Ia menegaskan, komitmen menjaga perdamaian dunia tidak akan tercermin jika Indonesia berada dalam struktur organisasi yang dinilai membiarkan agresi terhadap negara lain.
Baca Juga:
Prabowo Mendadak Undang 40 Perwakilan Ormas Islam ke Istana, Ada Apa?
Soroti Risiko Penolakan dan Dampak Fiskal
TB juga mengkhawatirkan dampak diplomatik terhadap hubungan Indonesia dengan Palestina. Ia menyebut sikap Indonesia yang dinilai tidak netral berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari rakyat Palestina.
Ia menyinggung adanya penolakan terhadap kehadiran pasukan asing di Gaza, termasuk dari pihak Hamas yang disebut telah menyampaikan keberatan dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia.
Selain itu, ia menilai rencana mobilisasi TNI dalam misi International Security Force (ISF) di bawah BoP berpotensi membebani anggaran negara. Dalam situasi fiskal yang disebut tengah tertekan, pemerintah diminta lebih berhati-hati dan selektif dalam menentukan prioritas belanja.
Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global akibat konflik AS-Israel dengan Iran juga bisa berdampak pada stabilitas fiskal nasional, sehingga kebijakan luar negeri harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menambah risiko baru bagi Indonesia.
