BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Standardisasi nasional maupun internasional dalam hal produksi, lingkungan, dan sosial agar tidak ada lagi kampanye negatif dari pihak-pihak tertentu untuk menghentikan kebijakan hilirisasi mineral yang sudah berjalan segera dibuat Industri nikel di Indonesia.
“Standardisasi ini akan mirip dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di industri sawit, atau industri kayu dengan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK),” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/5).
Mengundang 30 Negara Produsen
Meidy mengungkapkan APNI akan membuat satu forum diskusi dengan mengundang 30 negara produsen mineral untuk merumuskan standardisasi ESG (enviromental, sosial, governance) untuk industri mineral.
“Mereka akan di Indonesia awal bulan depan. Kemudian, kami minta tolong dari government, melalui Kementerian Luar Negeri. Dari Kementerian Luar Negeri mengundang seluruh KBRI, negara penghasil mineral, bukan hanya nikel saja. Negara berkembang, hasil dari sana kita mau meniru gaya sawit dulu. Kita bikin kayak RSPO, ISPO, atau kita bikin kaya SVLK kayu,” katanya.
Meidy melanjutkan forum ESG itu akan membuat satu kesepakatan antara negara penghasil mineral dan para merket untuk membuat sertifikat standardisasi.
Baca Juga:
ESDM Sebut Banjir Pasokan di Pasar Internasional jadi Salah Satu Penyebab Harga Nikel Turun
“Indonesia punya 27 critical minerals, kita punya 22 strategic minerals, yang harus kita kelola biar tidak terjadi black campaign seperti apa yang dialami nikel,” sebut Meidy.
Sementara itu, Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis dan Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Muhammad Toha mengatakan isu soal ESG seringkali dijadikan pihak-pihak tertentu sebagai alat agar Indonesia menghentikan kebijakan hilirisasi mineral.
“Kita tidak menolak perbaikan-perbaikan untuk bisa membuat industri ini menjadi lebih green, lebih friendly, lebih ramah lingkungan dan arahnya memang ke sana. Makanya itu Perhapi dan APNI juga merumuskan soal standardisasi mineral,” kata Toha.
Dalam menjaga ESG, lanjutnya, industri nikel punya keinginan yang sama dan komitmen yang sama untuk bagaimana kegiatan penambangan, pengolahan nikel ini punya tanggung jawab lingkungan dan sosial yang baik, sehingga kegiatan penambangan dan pengolahan kita menjadi lebih tersistem dan lebih berkelanjutan.
“Tapi tolong jangan jadikan kampanye soal lingkungan itu sebagai hidden agenda untuk membatasi kegiatan hilirisasi yang akan kita lakukan karena seringkali yang terjadi adalah ESG itu dijadikan senjata untuk membatasi negara-negara tertentu untuk mengarah ke industrialisasi,” katanya.
Indonesia mengubah landskap industri nikel
Dia menilai bahwa isu negatif pada kebijakan hilirisasi mineral datang ketika secara masif pada tahun 2015 Indonesia mengubah landskap industri nikel. Dari awalnya Indonesia eksportir raw material (bijih nikel) menjadi eksportir produk nikel.
Toha menegaskan Indonesia tidak boleh mundur dari kebijakan hilirisasi mineral meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Sebab, kebijakan hilirisasi mineral ini harus terpusat dan terintegrasi antar kementerian. Banyak manfaat dari kebijakan ini, dari pendapatan negara sampai penyerapan tenaga kerja. (Usamah Kustiawan)
