BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, merespons aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).
Buky menyebut, sikap tersebut sebagai bagian dari dinamika yang lumrah dalam kehidupan politik di parlemen.
“Walk out kan hak dan dinamika, saya lihat itu bagian dari dinamika saja,” ujar Buky kepada wartawan usai rapat di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, tak perlu ada respons berlebihan atas sikap Fraksi PDIP maupun terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang selama ini dianggap kontroversial.
“Beri kesempatan dulu untuk melaksanakan target-target programnya. Mungkin ada jangka pendek yang ingin dikejar. Kami beri kesempatan,” katanya.
Buky menilai persoalan yang menjadi akar walk out kemungkinan berasal dari komunikasi yang belum terbangun secara baik antara Gubernur dan DPRD. Namun, ia mengingatkan bahwa komunikasi tidak hanya harus terjadi di ruang-ruang formal.
“Sepertinya ada masalah miskomunikasi yang Fraksi PDIP nilai. Bahwa komunikasi gubernur dan DPRD itu dianggap tidak memuaskan. Tapi komunikasi bisa dibangun tidak hanya lewat ruang formal, tapi juga ruang informal,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya sistem birokrasi dalam mendampingi langkah-langkah strategis Gubernur. Ia menegaskan bahwa kebijakan tidak bisa hanya bersandar pada figur, tetapi harus didukung oleh struktur pemerintahan.
“Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur diimbangi dengan sistem,” tambahnya.
Baca Juga:
Tersinggung Pernyataan Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walk Out dari Paripurna DPRD Jabar
Polemik Gaya Pemerintahan Dedi Mulyadi, Konten Youtube Jadi Dasar Kebijakan?
PDIP Protes Pernyataan KDM
Walk out Fraksi PDIP terjadi setelah Anggota DPRD Jabar dari fraksi tersebut, Doni Maradona Hutabarat, melakukan interupsi sesaat setelah Paripurna dibuka. Rapat tersebut sedianya membahas pandangan fraksi terhadap usulan Raperda dari Pemprov Jabar, serta respons Gubernur atas Raperda inisiatif DPRD.
Dalam interupsinya, Doni menyatakan kekecewaan terhadap Gubernur Dedi Mulyadi, terutama terkait pernyataannya saat Musrenbang di Cirebon beberapa hari sebelumnya. Menurut Doni, pernyataan Gubernur tidak mencerminkan semangat kerja sama antarlembaga.
“Gubernur menyampaikan sesuatu yang kami nilai merendahkan peran DPRD. Ini tidak sehat bagi hubungan kelembagaan,” ujar Doni, dikutip dari West Java Today.
Setelah interupsi tersebut, seluruh anggota Fraksi PDIP memilih meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes.
Polemik Gaya Kepemimpinan Gubernur
Aksi walk out ini memperpanjang polemik soal gaya komunikasi dan pengambilan kebijakan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Sebelumnya, Forum Parlemen Jabar 2009–2014 menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial dan diumumkan secara sepihak melalui kanal YouTube pribadi Dedi.
Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan termasuk penghentian hibah pesantren, bansos untuk peserta vasektomi, hingga pelarangan study tour. Forum menilai hal tersebut tidak melalui mekanisme formal DPRD dan berpotensi melanggar prinsip tata kelola pemerintahan.
“Ini negara hukum, bukan negara algoritma. Pemerintahan tidak boleh dijalankan dari konten kreatorisme,” tegas Sekretaris Forum Parlemen Jabar, Ujang Fahpulwaton, seperti dikutip dari West Java Today, Kamis (15/5/2025).
Forum bahkan mendorong DPRD untuk tidak hanya memanggil OPD terkait, tapi juga Gubernur Dedi Mulyadi secara langsung untuk dimintai pertanggungjawaban di rapat resmi DPRD.
(Dist)
