BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Fetty Anggraenidini, menunjukkan komitmennya dalam memperkuat struktur kemandirian daerah. Hadir dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025–2026 di Gedung DPRD Jabar, Minggu (18/1/2026), Fetty langsung terlibat aktif dalam pembahasan krusial mengenai instrumen pendapatan daerah.
Langkah ini menandai dimulainya periode kerja legislatif yang lebih progresif, di mana penataan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) tahun 2026 menjadi fondasi awal untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal.
Fokus pada Reformasi Pajak dan Retribusi
Tidak butuh waktu lama bagi Fetty untuk beralih ke agenda teknis. Usai paripurna, ia langsung mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) XII yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pembahasan ini dinilai strategis karena menyangkut napas pembangunan Jawa Barat ke depan. Melalui penyesuaian regulasi pajak, diharapkan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih sehat tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional.
“Awal tahun 2026 ini bukan sekadar seremoni pembukaan masa sidang. Kami langsung bergerak melalui Pansus XII untuk memastikan regulasi pajak dan retribusi daerah benar-benar berpihak pada asas keadilan dan mendorong kemandirian ekonomi Jabar,” tegas Fetty.
Kesejahteraan Masyarakat Tetap Jadi Kompas
Meski disibukkan dengan urusan regulasi pajak di Pansus, Fetty yang duduk di Komisi V tetap memegang teguh komitmen pada sektor sosial. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola dari pajak daerah harus kembali dalam bentuk layanan publik yang nyata.
“Fokus utama saya tidak bergeser: kualitas layanan kesehatan dan pemerataan akses pendidikan. Pajak yang kita bahas ini adalah bahan bakar untuk merealisasikan aspirasi warga di pelosok daerah yang masih membutuhkan bantuan negara,” tambahnya.
Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Fetty mengajak seluruh elemen, baik eksekutif maupun masyarakat, untuk mempererat kolaborasi. Baginya, tantangan dinamis di tahun 2026 memerlukan sinergi yang kuat agar setiap kebijakan legislatif dapat dieksekusi dengan tepat sasaran.
“Semoga setiap keputusan yang dihasilkan mampu menghadirkan kebijakan yang adil, berpihak pada masyarakat, dan mendorong pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan,” tutupnya optimistis.
