Sejahterakan Penulis, DJKI Siapkan Payung Hukum Royalti Buku

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham Anggoro Dasananto. (foto: Antara)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyiapkan payung hukum royalti buku untuk meningkatkan kesejahteraan para penulis di Tanah Air.

“Permenkumham terkait royalti di bidang buku untuk memperjelas peraturan pengelolaan dan penarikan royalti karya tulis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” kata Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham Anggoro Dasananto di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Anggoro mengatakan, selama ini tidak semua penulis buku dapat hidup dari karya mereka.

BACA JUGA: Polisi Amankan “Wartawan Bodong” Pemeras Kades di Bogor

Hal itu karena sistem penarikan royalti dan penghargaan terhadap karya tulis belum diatur dengan baik.

Bahkan, kemajuan di era digital menyebabkan karya tulis semakin rentan dibajak, sehingga pencipta dan pihak terkait tidak menerima royalti sebagaimana mestinya.

Untuk memberikan kesejahteraan para penulis dan pihak terkait lainnya, kata dia, harus ada dasar hukum yang jelas terkait pengelolaan royalti.

“Sama seperti musik, pemanfaatan atas karya tulis seperti buku dalam penggandaan, penyebaran karya, pengaturan terhadap siapa saja yang dikenakan royalti, serta metode apa saja yang digunakan untuk penarikan royalti akan diatur dalam permenkumham ini,” jelasnya.

Dari peraturan tersebut, akan ada turunan penetapan besaran tarif bagi para pengguna karya untuk membayar royalti atas buku dan karya tulis lain yang digandakan atau diperbanyak dengan berbagai cara.

Permenkumham tersebut tidak hanya akan mengatur karya tulis fisik saja, tetapi juga mengatur ketentuan royalti karya tulis digital. Termasuk pula pengaturan soal pemungutan royalti buku dari luar negeri.

Anggoro mengungkapkan selama ini pengaturan royalti hanya menjadi urusan antara penulis dengan penerbit saja.

Dengan permenkumham royalti di bidang buku, lembaga manajemen kolektif (LMK) akan menghimpun royalti dari karya tulis bersifat komersial.

Kendati demikian, akan ada pengecualian khusus ketentuan pembebasan royalti terhadap karya tulis yang digunakan untuk pendidikan. Untuk perpustakaan di universitas, lembaga pemerintah, dan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), akan mendapat keringanan biaya dalam hal penarikan royalti.

(Agung)

 

 

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
DPR RI Naturalisasi
Dukungan Penuh DPR RI Agar Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
Sahrul Gunawan Ekonomi kreatif
Sahrul Gunawan Bidik Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung
Fitur blokir X
Pembaruan Fitur Blok Milik X Picu Kontroversi
Anggur Shine Muscat
Tips Mencuci Anggur Agar Terhindar dari Residu
Kafe bunga
Cantiknya, 3 Kafe di Bandung yang Dikelilingi Taman Bunga
Berita Lainnya

1

Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran

2

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

3

Hampir 2.000 Peserta Meriahkan POSPAY Run 2024 di Bandung

4

PP PERSIS Tegaskan Netral di Pilkada Kabupaten Bandung

5

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!
Headline
Polisi selamatkan bocah tenggelam
Dramatis! 2 Anggota Polisi Sikka NTT Selamatkan Bocah Tenggelam: Berikan CPR dan Nafas Buatan
KPU Kota Bandung Siapkan 10 TPS Khusus
KPU Kota Bandung Siapkan 10 TPS Khusus saat Pilwalkot Bandung 2024
Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran
Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran
Sirkuit-Barcelona-Catalunya
Seri Final MotoGP 2024 Dipindah ke Sirkuit Catalunya