Rugikan Negara Rp292 Miliar Dua Pimpinan PT PR Menjadi Tersangka

Foto - Web -

Bagikan

JAKARTA,TM.id : Dua pimpinan PT PR yang bergerak dibidang alat komunikasi menjadi tersangka  karena diduga memberi laporan pajak fiktif. Akibatnya, negara mengalami kerugian pendapatan sebesar Rp292 miliar. Kedua tersangka tersebut yakni, Komisaris PT PR berinisial YS dan sebagai Direktur PT PR berinisial TMESL.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Utara Selamat Muda.

“Karena laporan tidak benar maka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp292 miliar,” kata Selamat Muda di Kantor Kanwil DJP Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, melansir Antara Kamis, (15/12/2022).

Kedua tersangka penggelapan pajak sebesar Rp292 miliar selanjutnya diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Rabu, guna menjalani penyelidikan lebih lanjut.

Selamat Muda menjelaskan, sebelum penyerahan ke Kejari Jakarta Utara, pihaknya lebih dulu menyelidiki dan penyidikan terhadap para tersangka karena adanya temuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode Januari-Desember 2015 yang isinya tidak benar atas nama PT PR .

“Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara menemukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari sampai dengan Desember 2015 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan yang isinya tidak benar,” tutur Selamat.

Selamat menuturkan perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 39 ayat 1 huruf d juncto dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan ancaman penjara maksimal enam tahun.

Kanwil DJP Jakarta Utara akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, namun hal itu dilakukan setelah pihaknya memberikan kesempatan untuk memanfaatkan insentif perpajakan berdasarkan Undang-Undang.

“Langkah ini diambil dalam rangka memberikan keadilan bagi seluruh wajib pajak, baik wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajibannya maupun yang belum patuh,” pungkasnya.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
Ketika orang meninggal
6 Jenis Bunga Lambang Kematian di Berbagai Negara
Desa Wisata Cemaga Tengah
Bangga, Desa Wisata Cemaga Tengah Kepri Lolos 50 Besar ADWI!
Auto Liker TikTok
Auto Liker TikTok, Jurus Tingkatkan Jumlah Likes Gratis
bp tapera
Gaji ASN dan Swasta Dipotong 3% untuk BP Tapera, Apa Manfaatnya?
Rembug Bedas, program prioritas bupati bandung
Bupati Bandung Paparkan 13 Program Prioritas, di Antaranya BPJS Kesehatan
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Tagar All Eyes on Rafah Trending, Ini Penyebabnya!

3

Berapa Bayaran Avenged Sevenfold Sekali Manggung?

4

bank bjb Umumkan Pemenang bjbpreneur 2024 dalam Momen HUT 63

5

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!
Headline
nembak SIM (1)
Bakal Tak Ada Celah Nembak SIM Lagi, Ini Strategi dari Polisi
SIM C1
Polri Resmi Terbitkan SIM C1 untuk Pengendara Motor 250-500cc
Tolak RUU Penyiaran
Ratusan Jurnalis Bandung Demo di DPRD Jabar, Tolak RUU Penyiaran
UKT PTN 2024
Kenaikan UKT Dibatalkan! PTN Harus Kembalikan Kelebihan Pembayaran