JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ratusan siswa di SDN Sukadanau 04, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara lesehan akibat belum tersedianya meubeler berupa meja dan kursi. Kondisi ini mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi setelah mencuat dalam rapat bersama anggota DPR dan DPRD setempat.
Permasalahan tersebut terungkap saat Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, memimpin rapat bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Ia menilai bahwa Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara tidak seharusnya masih menghadapi persoalan dasar seperti kekurangan mebel sekolah.
Evaluasi Program Pendidikan
Rieke menekankan bahwa kasus SDN Sukadanau 04 harus menjadi koreksi dalam evaluasi program pembangunan infrastruktur pendidikan. Ia mengingatkan agar program rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru (RKB) disertai dengan penyediaan sarana pendukung, termasuk meubeler.
“Ini menjadi koreksi bersama soal infrastruktur pendidikan khususnya sekolah. Dan evaluasi program Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2024 yang baru mau selesai di tahun 2025,” ujar Rieke dalam rapat di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi pada Senin (25/8/2025).
Menurutnya, kebutuhan mebel sekolah juga harus masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ia menambahkan bahwa pembangunan ruang kelas seharusnya dilakukan satu paket dengan meubeler agar tidak menimbulkan persoalan pasca pembangunan.
Pemkab Bekasi Janjikan Percepatan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman menyatakan, bahwa pengadaan meubeler untuk SDN Sukadanau 04 saat ini sudah dalam proses. Ia memastikan, fasilitas tersebut akan segera tersedia dalam waktu dekat.
“Hari ini sudah berproses. Mudah-mudahan minggu depan insyaallah sudah ada meubeler,” kata Imam, melansir BeritaSatu, Rabu (27/8/2025).
Imam juga menjelaskan, sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bekasi yang masih mengalami kekurangan fasilitas serupa akan dipenuhi secara bertahap. Pemkab berkomitmen agar setiap sekolah mendapatkan fasilitas standar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Baca Juga:
Heboh! Macan Tutul Masuk Kantor Desa di Kuningan, Tim Evakuasi Dikerahkan
Pemekaran Cirebon Timur, DPRD Jabar Pastikan Proses Tak Berlarut-Larut
Desakan Perbaikan Sistematis
Rieke menegaskan bahwa perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan menata ulang koordinasi antar dinas terkait. Ia mencontohkan, pembangunan teknis ruang kelas yang dikerjakan Dinas Cipta Karya harus tetap berada dalam kendali Dinas Pendidikan sebagai leading sector. Dengan begitu, setiap program pembangunan dapat berjalan efektif tanpa meninggalkan kebutuhan dasar seperti meubeler.
“Kalau bisa jangan dipecah dinasnya. Jangan sampai setelah dibangun, baru sadar tidak ada mebel atau fasilitas lainnya. Ini akan saya sampaikan juga ke bupati Bekasi,” jelasnya.
Permasalahan fasilitas dasar sekolah ini kembali menyoroti pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam memastikan mutu pendidikan. Dengan jumlah industri besar yang ada di Kabupaten Bekasi, publik berharap agar kebutuhan pendidikan dasar tidak lagi terabaikan.
(Dist)
