JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah akan mengalokasikan investasi mencapai Rp 51,7 triliun melalui Bendahara Umum Negara (BUN) pada tahun 2026 mendatang. Investasi yang bersifat non permanen ini ditujukan untuk memperkuat program strategis seperti perumahan rakyat, ketahanan pangan, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.
Langkah tersebut tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 yang dipaparkan Senin (18/8/2025).
Porsi terbesar dari investasi BUN tersebut dialokasikan ke sektor perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 25,1 triliun yang bakal disalurkan lewat BP Tapera.
Program ini diklaim bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki akses terhadap kredit pemilikan rumah.
“Sektor perumahan memegang peranan sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi, karena memiliki efek pengganda (multiplier effect) besar terhadap sektor lainnya,” tulis dokumen RAPBN 2026.
Dengan skema ini, pemerintah berharap geliat sektor properti tetap terjaga meski tekanan ekonomi global masih terasa.
Baca Juga:
HUT RI ke-80, Wamentan Serukan Perang Lawan Impor Pangan
Drama Ekonomi Politik 80 Tahun Indonesia Merdeka, Rezim Soeharto ke Hartono Bersaudara
Sektor pangan juga menjadi prioritas. Melalui Perum Bulog, pemerintah mengalokasikan Rp 22,73 triliun untuk program ketahanan pangan. Dana ini diarahkan untuk penyerapan gabah/beras petani dalam negeri hingga 3 juta ton.
Harapannya, langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga beras di pasaran, mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperbaiki distribusi dan penyimpanan beras.
Selain FLPP dan Bulog, BUN juga mengucurkan investasi Rp 3,96 triliun untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Dana ini akan dipakai untuk pembiayaan publik di berbagai sektor mulai dari infrastruktur, kesehatan, air bersih, hingga pengelolaan sampah.
Menurut pemerintah, investasi ini diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi daerah, memperbesar serapan tenaga kerja, hingga meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
Total Rp 51,7 triliun investasi lewat BUN ini menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara pembangunan sosial, ketahanan pangan, dan pemerataan ekonomi.
Dengan angkan yang fantastis, pemerintah mengklaim bahwa investasi ini bersifat produktif dan akan kembali dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Dist)
