JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Tingginya tingkat kemiskinan, serta maraknya masalah pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) di Jawa Barat menjadi tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk menanganinya, bukan sebaliknya menyalahkan rakyat miskin.
Demikian disampaikan oleh Presiden Kawulo Alit (KAI), dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed, yang mengecam pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap merendahkan dan menghina rakyat miskin.
Ali Mahsun menyebutkan bahwa pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi dalam dialog dengan siswi yang baru lulus SMA, yang mengaitkan penghapusan wisuda dengan masalah kemiskinan, serta penggusuran rumah di bantaran Sungai Cikarang Bekasi, Jawa Barat, sudah melewati batas.
“Hal ini sudah kelewat batas, merendahkan bahkan menghina rakyat miskin. Wisuda itu bukan soal miskin atau kaya. Silakan saja jika ingin menghapus wisuda sekolah di Jawa Barat, tetapi jangan merendahkan, mengolok-olok, atau menghina rakyat miskin,” ujar Ali dalam keterangan, Selasa (28/4/2025).
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Tegur Wali Kota Bekasi yang Ngungsi ke Hotel Saat Banjir
Ali Mahsun menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial ekonomi, memiliki hak, harga diri, dan martabat kemanusiaan yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945.
“Tidak ada rakyat Indonesia yang ingin hidup miskin. Kemiskinan adalah tanggung jawab negara,” ujarnya.
Ali juga mengingatkan bahwa menghina rakyat miskin merupakan tindakan yang melanggar konstitusi negara Indonesia.
“Hal tersebut bisa mendatangkan murka Tuhan, Sang Maha Kuasa, Allah SWT,” ucapnya.
Dokter ahli kekebalan tubuh yang juga lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengatasi masalah kemiskinan, bukan malah menuduh atau menghina masyarakat yang terkena dampaknya.
(Agus/Budis)
