JAKARTA,TM.ID: Meski dirilisnya film dokumenter Dirty Vote telah mengguncang masa tenang Pemilu 2024, tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menonton.
Film Dirty Vote menarasikan paparan tentang dugaan kecurangan penguasa demi pemenangan calon tertentu pada Pilpres 2024.
Presiden Jokowi menyampaikan pengakuan tersebut seusai melakukan pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2), seperti dilansir Antara.
“Belum,” kata Jokowi, singkat.
Adapun menanggapi soal kecurangan Pemilu, Presiden Jokowi mempersilahkan setiap anggota masyarakat untuk melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.
Ia menyebut, semua hal termasuk Pemilu ini sudah ada mekanismenya sebagaimana diatur dalam undang-undang serta aturan turunannya.
“Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu,” tegasnya.
Selain Bawaslu, gugatan dugaan kecurangan pemilu bisa dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Ini Identitas 3 Ahli Hukum Tata Negara di Film Dirty Vote
Dirty Vote
Film dokumenter Dirty Vote diunggah di platform YouTube pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc, pada hari pertama hari tenang Pemilu 2024.
Dalam film itu, tampil tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM); Feri Amsari,akademisi Universitas Andalas; dan Bivitri Susanti, akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Ketiga pakar hukum tata negara tesebut memaparkan data terkait dugaan kecurangan Pemilu yang dibangun secara sistematis melaalui berbagai kebijakan pemerintah, seperti bantuan sosial, bantuan pangan beras, rekayasa hukum di MK, dan lainnya.
Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.
Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono menegaskan bahwa film tersebut merupakan bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Dalam tiga hari, film tersebut sudah ditonton lebih dari 10 juta, dan trending terus menerus di berbagai platform media sosial, terutama X (twitter).
(Aak)
