JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pangan Watch/Lembaga Advokasi Konsumen Pangan Nusantara sukses menggelar Workshop Ketahanan Pangan yang menjadi momentum strategis dalam merumuskan kebijakan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi masyarakat Jakarta.
Kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, yang menegaskan pentingnya membangun kedaulatan pangan di ibu kota, terutama di tengah keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan pangan akibat urbanisasi.
“Saya sangat mengapresiasi inisiatif ini. Ketahanan pangan bukan hanya soal kecukupan bahan makanan, tetapi bagaimana memastikan akses pangan yang adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh warga. Pemerintah Provinsi Jakarta siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem pangan yang lebih kuat dan mandiri,” ungkapnya.
Selain itu, Pramono juga menekankan bahwa Food Station akan terus didorong untuk mengembangkan produk dan kerja sama strategis guna memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan.
Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menegaskan komitmen institusinya dalam menyediakan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, distributor, dan pelaku usaha pangan. “Bank DKI siap mendukung digitalisasi dan inovasi dalam rantai pasok pangan agar lebih efisien dan transparan. Selain itu, kami juga akan berkolaborasi dengan sektor swasta dalam memperkuat infrastruktur distribusi dan penyimpanan pangan di Jakarta,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa diversifikasi pangan perlu menjadi agenda prioritas, agar masyarakat memiliki pilihan konsumsi yang lebih luas dan tidak bergantung pada satu komoditas saja.
Syaiful Bahari, pakar kebijakan pangan dan pengajar Universitas Sains Indonesia (USI), turut menyampaikan perspektif akademis dalam diskusi ini. Menurutnya, indeks kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari seberapa besar produksi dan konsumsi karbohidrat yang tersedia, sehingga sangat penting bagi Jakarta untuk tidak hanya menjadi kota konsumsi tetapi juga memiliki peran strategis dalam solusi ketahanan pangan nasional.
Ia mendorong agar regulasi Cadangan Pangan Daerah (CBPD) segera disusun dan diterapkan guna mengantisipasi krisis pangan serta memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi normal maupun darurat. “Saatnya kita bergerak dari sekadar ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan,” tegasnya. Selain sektor pemerintahan dan industri, peran akademisi juga menjadi faktor penting dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Sains Indonesia, Dr. Ir. Endah Murtiana Sari, ST, MM, menyatakan kesiapannya untuk menjadikan USI sebagai mitra strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan Jakarta. Hal ini dibuktikan degan penandatanganan MoU kerjasama atra Jakarta Pangan Watch dengan Universitas Sains Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Beliau menegaskan bahwa peran mahasiswa dan akademisi dalam riset, inovasi, serta pemberdayaan masyarakat akan menjadi bagian integral dalam implementasi program ini. “Universitas tidak hanya menjadi pusat keilmuan, tetapi juga harus hadir sebagai bagian dari solusi. Kami siap mengerahkan sumber daya akademik untuk mendukung kebijakan pangan yang lebih inklusif dan berbasis data,” ungkapnya.
Dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam penelitian, pendampingan komunitas petani perkotaan, dan pengembangan teknologi pangan, diharapkan upaya membangun ekosistem pangan Jakarta yang mandiri dan berkelanjutan dapat lebih cepat terwujud.
BACA JUGA: Pemerintah RI Fokus Jaga Inflasi dan Ketahanan Pangan 2025
Ketua Jakarta Pangan Watch, Lukman Hakim, menegaskan bahwa workshop ini bukan sekadar diskusi, tetapi menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem pangan yang lebih kuat dan inklusif. Seluruh narasumber, termasuk para direktur utama Food Station dan Bank DKI, akademisi, serta para pengamat kebijakan publik, sepakat untuk mengawal dan memonitoring ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan di Jakarta.
Dengan adanya dukungan dari semua pihak, harapannya kebijakan pangan Jakarta dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. “Hari ini kita tidak hanya berbicara soal pangan, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa pangan menjadi bagian dari kesejahteraan warga Jakarta,” pungkasnya.
(Agus Irawan/Usk)
