JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Majelsi Ulama Nasional (MUI) buka suara terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengirim sebanyak 8 ribu prajurit TNI disiapkan untuk bergabung dalam misi penjaga perdamaian di Gaza.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan, bahwa pemerintah tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP) atau dewan perdamaian Gaza.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya membantu meredam konflik yang berkepanjangan di Palestina. Namun, rencana tersebut langsung menuai perhatian dan respons kritis dari sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
MUI Soroti Mandat dan Kerangka Misi
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengingatkan adanya risiko politik dan moral yang besar jika pengiriman pasukan tidak memiliki kejelasan mandat internasional.
“Misi tersebut dinilai berisiko secara politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina. Terlebih, belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian tersebut, apakah dilakukan di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF) yang dinilai berisiko besar,” ujar Prof Sudarnoto seperti dikutip dari situs resmi MUI, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, legitimasi internasional menjadi faktor krusial. Tanpa mandat resmi Dewan Keamanan PBB, keterlibatan militer Indonesia dikhawatirkan menimbulkan implikasi geopolitik yang kompleks.
“Jangan Terjebak Agenda Hegemonik”
Prof Sudarnoto juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam agenda negara-negara besar.
“Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza,” tuturnya.
Bahkan, Ia menyampaikan peringatan yang lebih tegas agar pemerintah tidak terjebak agenda kepentingan Amerika Serikat.
“Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina.”
Dalam pandangannya, skema ISF kerap berada dalam pengaruh dan kendali negara-negara besar, dengan fokus pada stabilisasi wilayah pascakonflik.
Hal ini dinilai berpotensi tidak sejalan dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina yang selama ini konsisten didukung Indonesia.
Risiko Berhadapan dengan Hamas
MUI juga menyoroti potensi risiko di lapangan, khususnya jika misi tersebut mengarah pada agenda demiliterisasi Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” tegas Prof Sudarnoto.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pertimbangan matang, pengiriman pasukan dapat menimbulkan situasi sensitif, termasuk kemungkinan berhadapan langsung dengan kelompok Hamas.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” kata dia.
Pertaruhan Diplomasi Indonesia
Rencana pengiriman 8 ribu prajurit TNI ke Gaza bukan hanya soal kesiapan militer, melainkan juga menyangkut posisi diplomasi Indonesia di kancah internasional.
Di satu sisi, partisipasi dalam misi perdamaian dapat memperkuat peran Indonesia sebagai negara yang aktif dalam penyelesaian konflik global.
Namun di sisi lain, tanpa mandat yang jelas dan transparan, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ambigu terhadap konsistensi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
Pemerintah kini berada pada fase krusial untuk memastikan setiap keputusan diambil dengan kalkulasi politik, hukum internasional, serta dampak strategis jangka panjang.
(Dist)
