BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menyaksikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.
Acara yang berlangsung pada Senin (8/7/2024) di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan tema ‘Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045’.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menerima LHP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun.
Dalam sambutannya, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
“Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ujar Jokowi.
Ia menekankan, predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, namun kewajiban semua penyelenggara pemerintahan untuk menggunakan APBN maupun APBD dengan sebaik-baiknya.
“Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” tambahnya.
Jokowi juga menyoroti berbagai tantangan global yang dihadapi, seperti geopolitik yang bergejolak, perang dagang yang memanas, perubahan iklim, serta pertumbuhan ekonomi global yang melambat.
Meskipun demikian, ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil, dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan inflasi yang terjaga.
“Ini adalah modal dasar dalam membangun negara ini,” ucapnya.
Menurut Jokowi, stabilitas ekonomi dan politik ini didukung oleh pertemuan rutin antara Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi. Untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih kompetitif, Indonesia harus lincah, cepat, dan taktis dalam memanfaatkan peluang.
“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang yang sekecil apapun,” ucapnya.
Jokowi mengakui, masih adanya regulasi yang tidak sinkron dan prosedur birokrasi yang rumit di lapangan, baik di Pemerintah Pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, reformasi struktural yang sudah berjalan perlu dilanjutkan, sejalan dengan sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
BACA JUGA: Asia Africa Festival 2024, Bey: Ini Pemanasan untuk 70 Tahun Asia Afrika
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menambahkan bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial pascapandemi pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Sebagai salah satu pilar utama dalam accountability change, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis, menjadi salah satu lembaga yang memiliki tugas menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ucap Isma.
Isma juga menekankan pentingnya dukungan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah secara multi-stakeholders dengan langkah kolaboratif. Setiap jajaran di pemerintahan harus berkomitmen menguatkan fondasi akuntabilitas dalam pengelolaan tata keuangan negara.
Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan di setiap Provinsi, sesuai dengan amanat Konstitusi, menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah.
(Budis)
