BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Pada pidato kenegaraan di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/8/2024), Presiden Joko Widodo menyampaikan, perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,4 persen.
Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional melampaui angka global, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan, ditandai dengan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, dari Januari hingga Agustus 2024, tercatat 46.240 karyawan di Indonesia mengalami PHK, meningkat 23,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Sri Maryati, menjelaskan, PHK merupakan langkah efisiensi yang diambil perusahaan, terutama ketika mereka mengalami kesulitan bertahan di tengah gejolak ekonomi.
“Sejak pandemi, perekonomian Indonesia belum pulih sepenuhnya, sehingga ketika terjadi gejolak ekonomi global, dampaknya semakin berat bagi perusahaan yang tidak mampu beradaptasi,” ujar Sri, Selasa (17/9/2024).
Sektor-sektor industri yang paling terdampak oleh gelombang PHK adalah tekstil dan garmen.
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melaporkan, penutupan 10 pabrik di Ungaran, Karanganyar, dan Boyolali.
Dari segi wilayah, PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, diikuti oleh DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Selain itu, beberapa perusahaan teknologi, e-commerce, dan fintech di Indonesia juga melakukan PHK untuk menyesuaikan operasional mereka dengan perubahan pasar.
Gelombang PHK juga melanda sektor perbankan, di mana digitalisasi layanan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di kantor cabang sebagai langkah efisiensi.
“Tingginya angka PHK jelas meningkatkan pengangguran, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan nasional dan permintaan agregat, serta dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ucap Sri.
Seiring meningkatnya PHK, banyak pekerja yang beralih ke sektor informal, yang sering kali kurang perlindungan sosial dan upah yang lebih rendah.
BACA JUGA: 700 Karyawan Pabrik di Bogor Kena PHK Gegara Judi Online
Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 melaporkan bahwa 59,17 persen pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, dan angka ini diperkirakan akan meningkat seiring lonjakan PHK.
Sri menyoroti pentingnya pekerjaan layak bagi semua, sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun, dengan meningkatnya PHK, pencapaian tujuan ini semakin sulit.
“Pekerjaan layak mencakup hak-hak dasar pekerja, keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk berkembang,” tuturnya.
Untuk itu, Sri mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban PHK dan mendorong kolaborasi antar-lembaga guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak.
Selain itu, regulasi dan strategi yang terintegrasi perlu diperkuat agar Indonesia dapat terus menciptakan peluang kerja yang sesuai dengan standar kesejahteraan bagi semua pekerja.
(Agus/Budis)
