Penurunan Anggaran DKPP Bukan ‘Warning’, Direktur NWCH: Rangkaian Operasi TSM Menuju Gelapnya Demokrasi di Indonesia

Penurunan Anggaran DKP
Direktur Eksekutif Nahdliyin for World Civilization and Humanity (NWCH), Kresna Mahzum (Dok. paradigma)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Penurunan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disebut bukan lagi sebuah ‘peringatan’, tetapi diduga sudah menjadi bagian dari upaya yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bagi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Nahdliyin for World Civilization and Humanity (NWCH), Kresna Mahzum, saat menanggapi dipangkasnya anggaran DKPP pada 2024 ini.

“Serangkaian penyelenggaraan Pemilu 2024 telah memberi sinyal bahwa matahari demokrasi segera terbenam di Indonesia,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024.

Oleh karena itu, Kresna menilai, sesuatu yang tidak aneh jika melihat anggaran DKPP pada 2024 ini mengalami penurunan.

“Itu bukan lagi warning bagi mimpi masyarakat Indonesia untuk hadirnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, tetapi bagian dari rangkaian operasi TSM menuju gelapnya demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Kresna mengatakan, para pegiat demokrasi pasti sangat geram jika mengetahui anggaran lembaga yang notabene menangani banyak masalah dalam penyelenggaraan pemilu itu diturunkan.

“Tetapi harus disadari bahwa perspektif demokrasi yang kita perjuangkan bertentangan dengan sistem pemerintahan rezim yang sedang berkuasa,” katanya.

BACA JUGA: DKPP RI Sebut Pentingnya Integritas Pemilu Pada Pilkada 2024

Kresna mengungkapkan, jika dicermati, fenomena yang terjadi saat ini sangat kontradiktif antara kemauan rakyat dengan kepentingan penguasa.

“Penguasa saat ini dan yang akan datang tidak terlalu membutuhkan profesionalitas seseorang atau lembaga, yang dibutuhkan adalah loyalitas pada patronitas. Tidak pula penting kredible dan integritas, tetapi yang dibutuhkan ABS, Asal Bapak Senang. Maksudnya apa?, adalah kita dibawa kembali pada suatu masa, yakni masa orde baru,” ungkapnya.

Kendati demikian, Kresna menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh apatis dan pesimis. Menurut Kresna, demokrasi tetap harus diperjuangkan, meski di dalam ruang yang sempit.

“Kita harus tetap sadar, bahwa membangun demokrasi sama pentingnya dengan membangun pendidikan,” ujarnya.

Sekadar informasi, pagu anggaran DKPP Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp67.532.578.000 atau turun sebesar Rp24.153.806.000 dibandingkan pagu anggaran 2023 yang sebesar Rp91.686.234.000.

 

(Agus Irawan/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
WhatsApp Image 2026-07-15 at 19.50
Ketua DPRD Kota Bekasi Jadi Narasumber Kajian Lemhannas RI, Soroti Pentingnya Aspirasi Generasi Muda dalam Politik
WhatsApp Image 2026-07-15 at 15.48
DPRD Kota Bekasi Soroti TPP PPPK 2025, Desak Kejelasan Janji Kenaikan Tunjangan
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.24
Banggar DPRD Kota Bekasi Bahas Tindak Lanjut LHP BPK dan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.03
NPCI Kota Bekasi Jajaki Sinergi dengan DPRD, Matangkan Persiapan Menuju PEPARPROV VII Jabar 2026
bank bjb ORI030
bank bjb Hadirkan ORI030, Pilihan untuk Membangun Masa Depan Lebih Sejahtera
Berita Lainnya

1

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

2

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

3

Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman

4

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

5

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!
Headline
IMG-20260720-WA0002
Komisi II DPRD Kota Bekasi Tinjau Pembangunan Wisata Air Kalimalang, Pastikan Berjalan Sesuai Perencanaan
IMG-20260720-WA0001
Komisi III DPRD Kota Bekasi Tinjau Aset PDAM dan Evaluasi Kinerja PT Migas untuk Optimalkan PAD
IMG-20260719-WA0002
DPRD Kota Bekasi Susun Agenda Strategis Melalui Rapat Badan Musyawarah
IMG-20260719-WA0001
DPRD Kota Bekasi Buka Masa Sidang 2026, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025