JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Pengamat Politik FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menilai bahwa tidak diundangnya Jokowi di acara Rakernas ke-V PDIP pada tanggal 24-26 Mei 2024 sebagai ketegasan PDIP bahwa akan menjadi oposisi.
“PDIP tidak mengundang Jokowi merupakan statement tegas bahwa PDIP akan menjadi oposisi keras bagi pemerintahan Jokowi dan pemerintahan selanjutnya yang mengakomodasi kepentingan Jokowi,” kata Insan Praditya kepada Teropongmedia.id, Jumat (24/5/2024).
Insan mengungkapkan, hal ini tentunya dipicu oleh dukungan Jokowi ke Prabowo pada pemilu, namun bagusnya berarti ada oposisi dengan suara signifikan untuk mengawasi pemerintahan di parlemen”.
“Kita bisa membaca suasana kebatinan PDIP yang sebenarnya tidak lagi menganggap Jokowi sebagai kader PDIP pasca pilpres, namun tidak ada tindakan administratif yang diambil,” ucap Insan.
Menurutnya, kemungkinan besar karena PDIP masih enggan menyatakan perang dengan Jokowi secara lebih terbuka,
“Faktornya bisa bermacam-macam, bisa karena masih ada kepentingan, atau mencegah hal-hal yang merugikan kedua belah pihak bila Jokowi bereaksi keras atas tindakan administratif PDIP,” ungkapnya.
Seperti diketaui sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan, alasan mengapa partainya tidak mengundang Jokowi dalam Rakernas ke-V PDIP pada tanggal 24-26 Mei 2024.
Hasto menegaskan bahwa yang diundang dalam Rakernas PDIP adalah mereka yang menjaga demokrasi, hukum, dan berkomitmen untuk menegakkan hukum.
Rakernas PDIP ke-V ini diselenggarakan dalam semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Di sisi lain, Hasto menyatakan bahwa publik telah menyaksikan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal.
“Dan itu terekam kuat dalam memori publik. Terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia,” kata Hasto di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
“Diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK,” tegasnya.
erlebih, kata dia, adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat mengenai sengketa pilpres 2024.
Hasto menyatakan hal itulah dasar PDIP hanya mengundang figur-figur yang memiliki semangat dalam menjaga hukum dan demokrasi.
(Agus Irawan/Usk)
