JAKARTA.TM.ID : Pembangunan IKN (Ibukota Negara) sudah jadi sorotan, perdebatan sampai berbagai komentar sejak rancangan proyek dicanangkan pemerintah.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas (Unand) sekaligus Waket SDGS Center Unand Sri Maryati mengatakan, situs resmi IKN merilis rincian kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru Indonesia secara keseluruhan mencapai Rp466 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp12 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur, tahun 2022. Dana itu akan dipakai untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ibu kota.
Sedangkan total pagu anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2023, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah sebesar Rp29,4 triliun, dan sampai dengan bukan Agustus 2023 telah terserab sebesar Rp6,4 triliun atau setara 21,8% dari total anggaran. Sebagai catatan, total alokasi anggaran IKN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hingga 2024 adalah Rp75,5 triliun.
Sri Maryati menyebutkan, pemerintah bakal membangun IKN secara bertahap sampai final pada 2045, dimana pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada 2024.
Adapun pembangunan tahap pertama membutuhkan dana investasi Rp 110 triliun. Suharso mengatakan, pendanaan IKN akan didukung oleh berbagai sumber selain APBN. Di antaranya, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), aset BUMN, serta modal swasta yang nilainya dinamis.
Suharso menampik adanya informasi yang menyebut bahwa 53,5 persen kebutuhan dana pembangunan IKN akan ditopang oleh APBN, selanjutnya Suharso menyebutkan pembangunan IKN tidak akan membebani APBN dan akan membuka peluang investasi, karena ini akan menjadi asset strategis nasional.
Siapa Investor Utama Pembangunan IKN?
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dapat diselesaikan tahun 2024, sehingga perayaan hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 dapat dilaksanakan di IKN baru.
Sri menjelaskan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, perkembangan pembangunan IKN sampai dengan bulan September 2023 sudah mencapai 40 persen, mencakup pembangunan infrastruktur dasar, kantor pemerintahan, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial, yang mayoritas menggunakan dana alokasi APBN.
Disamping dana APBN tercatat ada 10 perusahaan besar Indonesia yang berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sepuluh investor tersebut dipimpin oleh Agung Sedayu Group, beranggotakan Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group dengan nilai total investasi sebesar Rp 20 triliun, setara dengan 4,29% dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN.
BACA JUGA: Karpet Merah dari Jokowi untuk China Investasi di IKN
“Nilai ini tampak sangat kecil dibandingkan kebutuhan dana untuk membanguan IKN, untuk itu masih dibutuhkan tambahan dana investasi baik dari sumber domestic maupuan luar negeri,” kata Sri Maryati kepada Teropong Media,id, Jumat (20/10/2023)
Jika dilihat secara keseluruhan total dana investasi yang sudah ditanamkan untuk pembangunan IKN adalah Rp 95,5 Triliun rupiah yang berasal dari alokasi anggaran IKN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 hingga 2024, sebesar Rp75,5 triliun dan Rp 20 trilyun dari 10 perusahaan nasional. Artinya baru 20,49% dari kebutuhan dana untuk pembangunan IKN yakni sebesar Rp 466 triliun.
Secara keseluruhan, Kementerian PUPR memproyeksikan Pembangunan IKN Rampung seluruhnya pada tahun2045 untuk menyongsong Indonesia Emas atau Satu Abad Kemerdekaan RI. Hal ini berarti masih dibutuhkan ± Rp 370 trilyun lagi unyuk dapat mewujudkan IKN sebagai ibu kota baru yang layak huni (livable city) yang juga sebagai kota yang dicintai (lovable city).
“Hal inilah yang mendorong presiden Jokowi untuk bertemu dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Diaoyutai State House, Beijing, pada 17 Oktober lalu. Jokowi menyebutkan bahwa RRC telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan ivestor kedua Indonesia,” ucap Sri Maryati.
5 Negara Investor
Berdasarkan riset LPEM FEBUI, lima negara investor utama ke Indonesia yaitu Singapura (3,4 miliar dolar AS), China (2,6 miliar dolar AS), Hong Kong (2,0 miliar dolar AS), Jepang (1,0 miliar dolar AS), dan Amerika Serikat (0,8 miliar dolar AS). Adapun lapangan usaha yang paling menarik minat investor diantaranya transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi. Ketiga sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar realisasi investasi pada kuartal II 2023, dengan nilai investasi mencapai Rp 43 triliun.
Mengamati data riset LPM FEBUI, dan kebutuhan dana untuk pembangunan IKN, tampak bahwa peluang investasi masih terbuka lebar di Indonesia. Lembaga ini juga menyatakan bahwa Indonesia masih menjadi negara yang diminati investor asing. Jika ditinjau berdasarkan wilayah, realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 182,0 triliun atau 52,0 persen dari total realisasi pada kuartal II 2023. Sedangkan realisasi di Jawa sebesar Rp 167,8 triliun atau 48,0 persen dari total realisasi.
Tiga lokasi investasi teratas pada kuartal II 2023 meliputi Jawa Barat (Rp 53,7 triliun), DKI Jakarta (Rp 43,0 triliun), dan Jawa Timur (Rp 31,1 triliun). Meskipun data ini memperlihatkan bahwa minat investor untuk berinvestasi di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan nilai investasi di pulau Jawa. Akan tetapi jika dibandingkan dengan luas geografisnya yang hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia, maka nilai Investasi di pulau Jawa sangat tinggi dibandingkan nilai investasi di luar pulau Jawa.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan pihaknya telah memproses 284 Letter of Intent (LoI) dari para investor yang ingin berinvestasi di IKN. para investor itu sebahagian besar berasal dari dalam negeri dan 21 negara lain. Di antaranya, lima investor telah menerima Surat Izin Prakasa atau Letter to Proceed (LTP) dari pemerintah untuk membangun hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA), Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan RBN), Korean Land and Development, Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN) dan PT Nindya Karya (Persero).
Tingginya minat negara-negara sahabat untuk berinvestasi di IKN bisa dilihat dari delegasi dari Korea, Jepang dan Swiss yang telah berkunjung langsung kelokasi itu untuk mengamati kemajuan pembangunan dan mengeksplorasi peluang investasi.
Termasuk dalam delegasi Jepang adalah para pengusaha asal negeri Sakura, yang bergerak di sektor bangunan dan perumahan untuk melihat kemajuan pembangunan dan menilai potensi investasi. Tingginya LOI di IKN merupakan salah satu hasil dari pertemuan Tingkat Tinggi Asean 2023 di Jakarta pada awal September 2023.
BACA JUGA: Usia Kepresidenan Jokowi Genap 9 Tahun Hari Ini, Tersisa Setahun Lagi
Dari data-data di atas, tampak bahwa China bukanlah penenam modal utama di kawasan IKN, namun secara keseluruhan peran China dalam perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan semalam 10 tahun terakhir, dimana dalam hal penanaman modal asing China naik 10 peringkat, yakni dari peringkat 12 ke peringkat 10.
Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di era Presiden Jokowi yang memberikan peluang dan kemudahan investasi bagi China.
Hal ini dilakukan atas kesadaran bahwa China saat ini merupakan kekuatan ekonomi dunia, sehingga kehadiran investasinya diharapkan akan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional pada umumnya. Presiden Jokowi pada pertemuan Indonesia-China Business Forum di Beijing, China, 16 Oktober lalu menyebut masa depan ekonomi dunia ada di Asia, termasuk Indonesia dan China.
Untuk memfasilitasi investasi di Ibu Kota Nusantara, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Terlepas dari semua dinamika politik menuju pemilihan presiden maupun Legislatif dan kepala daerah,persoalan investasi di IKN harus terus diperbaiki agar menjadi lebih baik, lebih kompetitif, sehingga investasi yang masuk baik dari domestik maupun asing, merupakan investasi yang telah dianalisis dengan kajian yang logis dan rasional dalam upaya mewujudkan IKN Indonesia.
Hal itu sebagaimana yang diatur oleh UU No 3 tahun 2022 yang mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dengan visi Sebagai Kota Dunia Untuk Semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: 1) menjadi kota berkelanjutan di dunia; 2) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan 3) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Laporan Wartawan Jakarta: (Agus Irawan / Masnur)
