BANDUNG,TM.ID: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) baru saja meluncurkan Layanan Aduan dan Hotline Terintegrasi. Layanan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah mengatakan, masih terdapat kebingungan di kalangan warga mengenai bagaimana mendapatkan informasi atau solusi terkait layanan publik.
“Kami bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan efektivitas sistem pengaduan kami untuk mengatasi dan merespons isu-isu yang dialami oleh warga,” kata Ika, Rabu (13/3/2024)
Terdapat 3 fitur utama dalam layanan terintegrasi ini yaitu Aduan Warga, Hotline Jabar, dan Nomor Darurat. Setiap fiturnya memiliki fungsi yang berbeda yang sudah bisa dimanfaatkan oleh warga Jawa Barat via Sapawarga Jabar Super App.
Fitur Aduan Warga berfungsi untuk menindaklanjuti aduan publik yang bersifat non-darurat kategori infrastruktur, permasalahan sampah, dan pengaduan layanan pemerintah.
Fitur ini atau bisa disebut Sistem Pengaduan Elektronik Terintegrasi sudah terintegrasi dengan aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja) ASN sehingga aduan dapat ditindaklanjut secara langsung dan cepat oleh perangkat daerah terkait. Selanjutnya, warga bisa melihat status aduan dan riwayat penindaklanjutan aduan secara real-time di Sapawarga.
BACA JUGA: Bey Pastikan Stok Beras Jabar Aman Hingga Lebaran
Terdapat juga fitur Hotline Jabar yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten melalui penyediaan informasi yang meliputi layanan kedaruratan, layanan informasi, dan aduan warga dalam bidang prioritas pada kategori layanan kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan lain-lain.
Kehadiran layanan terintegrasi ini diharapkan bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Responsivitas dan transparansi pemerintah terhadap aduan warga juga menjadi salah satu faktor penting terutama dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.
Partisipasi warga juga diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik serta kebijakan pemerintah.
(Budis)
