BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional di bidang pendidikan. Salah satunya melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) dengan menyambut kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, pada agenda open house dan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung Tahun Pelajaran 2026/2027, Rabu (5/8/2026), di SRT 4 Kabupaten Bandung, Soreang.
Kegiatan tersebut menjadi momentum dimulainya operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung sebagai bagian dari program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman menegaskan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan terbaik tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.
“Karena itu pemerintah memastikan kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk bersekolah dan meraih cita-cita. Di situlah Sekolah Rakyat hadir,” ujarnya.
Menurut Dudung, Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan bangunan pendidikan yang representatif, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Ia mengapresiasi sinergi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, penyedia jasa konstruksi, hingga seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan sekolah dalam waktu yang relatif singkat.
“Kolaborasi antarkementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci sehingga pembangunan ini dapat selesai sesuai target dan segera dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Dudung juga mengajak para siswa untuk tidak pernah menyerah dalam menggapai cita-cita. Ia berbagi kisah masa kecilnya yang tumbuh dalam keterbatasan hingga akhirnya berhasil menjadi perwira TNI dan mengemban amanah sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
“Jangan pernah ragu terhadap masa depan. Yang menentukan bukan dari mana kita berasal, tetapi bagaimana kita berusaha dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan,” tuturnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kuswara melaporkan bahwa hingga 4 Agustus 2026, pembangunan Sekolah Rakyat permanen menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
Dari target awal 104 lokasi, sebanyak 96 lokasi telah berkontrak. Sebanyak 94 lokasi telah siap melaksanakan MPLS, dengan lebih dari 62 lokasi telah beroperasi dan melibatkan sekitar 21.600 siswa di seluruh Indonesia.
Khusus untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung, Kuswara menjelaskan sekolah tersebut berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektare dengan total luas bangunan sekitar 26.700 meter persegi.
Fasilitas yang tersedia meliputi gedung sekolah, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur, gedung serbaguna, masjid, rumah ibadah, guest house, hingga sarana olahraga.
“Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bandung merupakan bagian dari paket pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat dengan nilai kontrak sekitar Rp260 miliar. Kami berharap seluruh fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik agar memberi manfaat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 56 Sekolah Rakyat permanen yang memulai MPLS dan secara bertahap akan bertambah hingga 93 sekolah permanen beroperasi pada tahun ini.
Ia mengungkapkan bahwa ribuan siswa telah mengikuti proses pembelajaran, meskipun masih terdapat tantangan, di antaranya keterbatasan akses transportasi bagi sebagian peserta didik dan kebutuhan tenaga pendidik.
Robben berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bandung, untuk membantu penyediaan guru maupun tenaga pendidik sementara hingga proses rekrutmen nasional selesai.
Selain itu, Kementerian Sosial juga berharap adanya penambahan lahan di Kabupaten Bandung guna mendukung pengembangan kapasitas Sekolah Rakyat pada tahap berikutnya.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mencetak generasi yang sehat, berkarakter, mandiri, dan memiliki daya saing, sekaligus memperkuat upaya pemerintah mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
