JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).
Hal ini disampaikan Bahlil setelah pihak PP Persis menghubungi dirinya terkait pengajuan WIUPK tersebut.
“Kita kasih WIUPK. Semua lagi dalam proses. (PP) Persis kemarin ya, PIC (Person In Charge)-nya sudah telepon saya,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (14/10).
Meski demikian, Bahlil tidak menjelaskan secara detail tambang mana yang nantinya akan diberikan kepada PP Persis. Ia hanya memastikan bahwa prosesnya sedang berlangsung.
BACA JUGA: Komitmen Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pertambangan di Indonesia
Tak hanya PP Persis, Bahlil juga menegaskan bahwa ormas lain seperti Muhammadiyah akan memperoleh izin pengelolaan tambang.
Salah satu tambang bekas milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau PT Arutmin Indonesia sedang dipersiapkan untuk Muhammadiyah.
“Kita kasih Muhammadiyah, tambang yang kita siapkan antara Arutmin sama Adaro. Namun, ada permohonan dari Muhammadiyah untuk lokasi lain. Nanti akan kita pertimbangkan,” jelasnya.
Bahlil menambahkan bahwa permintaan Muhammadiyah untuk lokasi alternatif berada di sekitar wilayah tambang yang telah disiapkan. Pemerintah saat ini masih meninjau permohonan tersebut.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melibatkan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.
(Agus/Budis)
