BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan alokasi anggaran untuk Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD) pada tahun ini sebesar Rp 4 triliun.
“Total nilai IJD pada tahun ini kemungkinan sekitar Rp 4 triliun,” ujar Dody seperti dilansir dari Antara, Jumat (18/7/2025).
Adapun prioritas utama IJD ditujukan pada jalan ketahanan pangan. Kementerian PU per 15 Juli 2025 telah menerima 2.995 usulan proyek jalan daerah dari 515 pemerintah daerah. Proyek-proyek tersebut saat ini sedang diverifikasi untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam daftar prioritas berdasarkan nilai manfaat ekonomi, dukungan swasembada pangan, dan konektivitas kawasan.
Kementerian PU menargetkan eksekusi awal pengerjaan fisik IJD dimulai pada kuartal ketiga 2025. “Untuk IJD memang baru, tapi kami berupaya agar secepat-cepatnya infrastruktur berbasis masyarakat ini bisa segera dimulai sehingga perekonomian di daerah bisa mulai tumbuh,” kata Dody.
Baca Juga:
Reaktivasi Bandara Husein Disebut Menhub Bisa Rugikan Anggaran Negara, Kok Bisa?
Kalau perekonomian daerah mulai tumbuh, lanjutnya, maka secara otomatis perekonomian nasional juga akan tertopang. Tujuan Inpres Nomor 11/2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi, dalam rangka mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, sehingga diperlukan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kawasan pangan dan distribusi energi.
Dody Hanggodo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, kokoh, dan berkelanjutan, sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Dia menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing bangsa, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat, serta pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal, termasuk penguatan fungsi kota-kota tematik seperti industri, pariwisata, dan pusat pemerintahan. (_usamah kustiawan)
