Peluncuran MCP 2025, Pemkot Bandung Komitmen Berantas Korupsi

Peluncuran MCP 2025
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat mengikuti acara KPK secara daring (dok. Humas Pemkot Bandung)

Bagikan

BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi meluncurkan Indikator Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2025. Peluncuran MCP 2025 di Kota Bandung dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Wakil Wali Kota Erwin, Pj Sekretaris Daerah Iskandar Zulkarnain, serta Inspektur Daerah Dharmawan secara daring di Bandung Command Center (BCC) Balai Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan kesiapannya untuk meningkatkan nilai MCP Kota Bandung dengan memperkuat sistem pencegahan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan mengoptimalkan MCP sebagai alat identifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan. Dengan sinergi yang kuat, kami yakin Kota Bandung bisa meraih nilai MCP yang lebih baik,” kata Farhan, Rabu (5/3/2025).

Farhan pun memastikan setiap perangkat daerah menjalankan sistem pengawasan yang lebih ketat, khususnya dalam perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.

 

BACA JUGA: 

Korupsi di Bandung Berkepanjangan, Wali Kota Terpilih Farhan Datangi Kantor KPK

Hari Pertama Kerja di Bulan Ramadan, Farhan: Ajak ASN Tetap Semangat Layani Masyarakat

 

Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menegaskan pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum. Namun, pencegahan di semua sektor.

“Pencegahan itu luas sekali. Pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga sistem, regulasi, dan peluang,” ucapnya

Setyo juga mengatakan, MCP harus menjadi alat monitoring, surveilans, kontrol, dan upaya preventif dalam tata kelola pemerintahan.

MCP 2025 telah diperbarui dengan 8 area fokus, 16 sasaran pencegahan, 3 aspek utama, dan 111 indikator. Fokus utama mencakup perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

 

 

(Rizky Iman/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Mahasiswa-UHS
Peduli Terhadap Petani Disabilitas, Mahasiswa UHS Gelar “Suara untuk Kesetaraan”
Rektor-ISBI-Bandung-Retno-1
Kebijakan ISBI Bandung Usai Pelarangan Teater ‘Wawancara dengan Mulyono’
istockphoto-2163333737-612x612-1
Pelindo Fasilitasi Lomba Daur Ulang Sampah di SD Barunawati IV
demokrasi-digital
Demokrasi Digital, Sebuah Transformasi Politik di Era Teknologi dan Tantangannya
3
Dinilai Perpanjang Penderitaan Rakyat, BEM UI Kritiki Kebijakan Pemerintah
Berita Lainnya

1

Bandung Digital Academy: Smart City hingga AI dalam Jurnalistik

2

Liverpool Juarai Liga Inggris Musim 2024-2025

3

David da Silva Curahkan Isi Hatinya dan Akui Ini Menjadi Musim Terberat Sepanjang Karirnya

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!
Headline
PEVS 2025
Harga Tiket dan Daftar Merek Mobil-Motor Ajang PEVS 2025, Mulai Besok!
Rieke Diah Pitaloka - Mbah Tupon jpgRieke Diah Pitaloka - Mbah Tupon jpg
Rieke Diah Pitaloka Bela Mbah Tupon, Lansia 68 Tahun Korban Sindikat Mafia Tanah
situs dampuawang indramayu
Situs Dampuawang Indramayu akan Diteliti Mendalam, Kemendikbud: Potensinya Sangat Besar!
Dugaan Kuat Adanya Praktik Pungli Retribusi Sampah di Pasar Gedebage
Dugaan Kuat Adanya Praktik Pungli Retribusi Sampah di Pasar Gedebage

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.