Peluncuran MCP 2025, Pemkot Bandung Komitmen Berantas Korupsi

Penulis: Rizky

Peluncuran MCP 2025
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat mengikuti acara KPK secara daring (dok. Humas Pemkot Bandung)

Bagikan

BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi meluncurkan Indikator Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2025. Peluncuran MCP 2025 di Kota Bandung dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Wakil Wali Kota Erwin, Pj Sekretaris Daerah Iskandar Zulkarnain, serta Inspektur Daerah Dharmawan secara daring di Bandung Command Center (BCC) Balai Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan kesiapannya untuk meningkatkan nilai MCP Kota Bandung dengan memperkuat sistem pencegahan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan mengoptimalkan MCP sebagai alat identifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan. Dengan sinergi yang kuat, kami yakin Kota Bandung bisa meraih nilai MCP yang lebih baik,” kata Farhan, Rabu (5/3/2025).

Farhan pun memastikan setiap perangkat daerah menjalankan sistem pengawasan yang lebih ketat, khususnya dalam perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.

 

BACA JUGA: 

Korupsi di Bandung Berkepanjangan, Wali Kota Terpilih Farhan Datangi Kantor KPK

Hari Pertama Kerja di Bulan Ramadan, Farhan: Ajak ASN Tetap Semangat Layani Masyarakat

 

Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menegaskan pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum. Namun, pencegahan di semua sektor.

“Pencegahan itu luas sekali. Pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga sistem, regulasi, dan peluang,” ucapnya

Setyo juga mengatakan, MCP harus menjadi alat monitoring, surveilans, kontrol, dan upaya preventif dalam tata kelola pemerintahan.

MCP 2025 telah diperbarui dengan 8 area fokus, 16 sasaran pencegahan, 3 aspek utama, dan 111 indikator. Fokus utama mencakup perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

 

 

(Rizky Iman/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Ridwan Kamil Tak Hadir, Sidang Gugatan Perdata Selebgram Lisa Mariana Ditunda
Ridwan Kamil Tak Hadir, Sidang Gugatan Perdata Selebgram Lisa Mariana Ditunda
muzani prabowo
Muzani Serukan 2 Periode, Prabowo Enggan Kader Berisik
PPATK blokir rekening pasif
PPATK Incar Rekening Bank Pengguna Judol, Pendiri Kaskus Kena!
Pencarian 19 Korban Banjir Bandang dan Longsor Pegunungan Arfak Terkendala Akses Jalan
Pencarian 19 Korban Banjir Bandang dan Longsor Pegunungan Arfak Terkendala Akses Jalan
pdip kepala daerah
Ganjar Ungkap Materi Utama Pembekalan Kepala Daerah PDIP se-Indonesia
Berita Lainnya

1

Ini Syarat dan Cara Daftarkan Anak ke Barak Militer

2

Strategi Cost Leadership

3

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

4

Longsor Menutup Akses Jalan Sersan Badjuri Cihideung

5

Menkes Sebut Gaji Rp15 Juta Lebih Pintar dan Sehat Dibanding Gaji Rp5 Juta?
Headline
Kantor Desa Kendan dan Rumah Tertimpa Meterial Longsor Nagreg
Kantor Desa Kendan dan Rumah Tertimpa Meterial Longsor Nagreg
sidang perdana RK
Lisa Mariana Hadiri Sidang, Ridwan Kamil Absen Minta Sidang Diundur
link sidang perdata RK dan Lisa Mariana
Link Live Streaming Sidang Gugatan Perdata Lisa Mariana Melawan RK
Sidang Perdana Lisa
Sidang Perdana Ridwan Kamil-Lisa Mariani Digelar Hari ini, Semua Media Diundang!

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.