PDIP Gugat Kecurangan Hasil Pileg 2024 untuk 13 Provinsi

pdip kecurangan pileg
Foto (PDIP)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: PDIP menyikapi dugaan kecurangan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDIP, Erna Ratnaningsih menyebut, bahwa pihaknya melayangkan  13 gugatan yang diajukan untuk 13 provinsi yang berbeda kepada MK.

“Untuk secara keseluruhan ada 13 kami mengajukan permohonan PHPU. Untuk DPR RI itu 2 ya, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Yang 11 lagi itu DPRD provinsi,” kata Erna melansir Antara, Selasa (26/3/2024).

BACA JUGA: Daftar Parpol Ajukan Gugatan Pemilu 2024 Beserta Tuntutannya

Provinsi-provinsi yang menjadi subjek dalam gugatan ini meliputi Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Setiap gugatan mencerminkan keprihatinan serius terhadap integritas proses pemilihan di tingkat provinsi.

Ia juga tak menampik, bahwa PDIP mengalami kecurangan jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan kepada MK. Meski begitu, lanjut dia, pihaknya mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang memadai, terutama terkait dengan formulir C1 Plano dan intimidasi terhadap saksi, mereka tetap berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan.

“Sehingga ketika kami mengajukan pengajuan ini menurut kami adalah yang terkuat dan juga bukti-bukti dan saksi ini mau untuk bersaksi,” ujar Erna.

Meskipun menghadapi tantangan dan keterbatasan dalam proses hukum, PDIP optimis bahwa bukti yang mereka miliki akan memperkuat kasus mereka di hadapan Mahkamah Konstitusi. Keyakinan ini didasarkan pada keyakinan akan kekuatan bukti yang disertakan dalam gugatan mereka, serta kesediaan saksi untuk memberikan kesaksian yang mendukung.

“Jadi kami yakin kita akan menambah jumlah perolehan suara dengan mengajukan permohonan PHPU ke MK,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya menyimpan bukti-bukti kuat untuk melaporkan penyimpangan dalam Pileg 2024.

Ia mengklaim, partainya memiliki banyak sanksi untuk dihadirlkan di depan hakim MK. Akan tetapi, MK membatasi jumlah saksi karena penyelesaian sengketa Pemilu 2024 dibatasi maksimal 14 hari.

“Tetapi untuk saksi pilpres di dalam gugatan di MK ini saksinya sudah surplus hanya memang MK membatasi karena waktu penyelesaian sengketa 14 hari,” ujarnya.

(Saepul/

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Nutrisi Ikan Patin
Mengintip Kandungan Nutrisi Ikan Patin
baterai mobil listrik bocor
Mirip HP, Baterai Mobil Listrik Bisa 'Bocor' dari Faktor Ini!
Seni Nirmana
2 Jenis Nirmana dan Pentingnya Mempelajari Seni Rupa
home charger services pln byd
Home Charging PLN-BYD, Pakai dan Pasang Cuma Lewat Aplikasi
Presiden Russia Vladimir Putin AS mendorong duni-Cover
Presiden Russia Vladimir Putin: "AS mendorong dunia menuju ke konflik global"
Berita Lainnya

1

7 Fakta Penting Pernikahan Nissa Sabyan dan Ayus yang Menghebohkan Publik

2

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

3

Tim Dosen Tel-U Raih Best Paper Award di IEEE Conference 2024: Angkat Kearifan Lokal dalam Pencegahan Disinformasi

4

Hampir Mirip, Ini Perbedaan Gejala Herpes dan Gigitan Tomcat

5

Password Wifi MCD Terbaru 2024!
Headline
arkhan kaka
Arkhan Kaka Jadi Pemain Paling Bontot Masuk Skuat Piala AFF 2024
polisi tembak siswa
Polisi Tembak 3 Siswa Anggota Paskibra di Semarang, 1 di Antaranya Tewas
Aliansi Masyarakat Demokrasi Masyarakat Laporkan Dugaan Kampanye di Masa Tenang
Aliansi Masyarakat Demokrasi Masyarakat Laporkan Dugaan Kampanye di Masa Tenang
Para Pedagang dan Warga Minta Jalan di Bawah Flyover Ciroyom Dibuka Sebelum JPO Dibangun
Para Pedagang dan Warga Minta Jalan di Bawah Flyover Ciroyom Dibuka Sebelum JPO Dibangun