JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — PDIP mengklaim telah terjadi tekanan dari aparat dan pihak penyelenggara pemerintahan dalam proses penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua 2025.
Ketua DPP PDI-P, Ronny Talapessy menyampaikan, partainya menemukan indikasi adanya pelanggaran serius yang berpotensi mengubah hasil akhir dalam proses rekapitulasi berjenjang.
“Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi dilakukan terhadap panitia pemungutan suara (PPS), bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” ujar Ronny dalam keterangan persnya, dikutip Sabtu (09/08/2025).
Ronny mengungkapkan, ada dugaan keterlibatan oknum penyelenggara pilkada yang bekerja sama dengan pihak tertentu untuk merekayasa hasil pemilu.
Ia juga mencurigai adanya peran aparat kepolisian dalam proses ini, mengingat lawan dari pasangan Benhur Tomi Mano–Constant Karma adalah mantan Kepala Kepolisian Daerah Papua.
Ia mencontohkan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap panitia tingkat distrik. “Kami ingatkan agar Jakarta jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang, ya sudah, jangan diubah hasilnya,” ucap Ronny.
BACA JUGA:
Perludem Soroti Politik Uang pada PSU 2024, Penyelenggara Masih Kecolongan?
PDIP Tegaskan Bukan Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Minat Kabinet?
Ronny menyebut salah satu kasus terjadi pada Kamis malam (7/8/2025) di Sentani Timur, ketika ketua dan anggota panitia distrik mendapat tekanan dari oknum polisi. Ia juga menyatakan bahwa peristiwa serupa telah terjadi sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Lebih lanjut, Ronny meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperketat pengawasan dalam proses penghitungan suara guna menjamin proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan demokrasi.
“Kita memikirkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Saya minta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara,” kata Ronny.
Partai berlambang banteng ini juga mendesak agar seluruh pihak yang berkontestasi dalam Pilkada menghormati hasil dari PSU tersebut, tanpa mencoba mengintervensi suara rakyat.
“Semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa melakukan tindakan yang mencederai hak politik masyarakat,” pungkasnya.
(Saepul)
